Agama di Kisaran Kejahatan

Breaking News Editorial Feature Footer Opini

Opini Muhammad Yusuf el-Badri

(Intelektual Muda Persatuan Tarbiyah Islamiyah)

Selama Februari hingga Maret lalu, berita tentang kekerasan dan kejahatan dengan simbol-simbol agama sebagai korban, sempat menjadi perhatian publik.  Peristiwa demi peristiwa tersebut antara lain meningkatkan sentimen politik dan agama. Sekaligus kecurigaan dan awas di antara sesama pemeluk agama, pemeluk agama dengan pemerintah maupu kelompok. Sekejap, Indonesia terkesan tidak aman.

Peritistiwa yang membawa simbol-simbol agama tersebut, mengawali tahun 2018, ini secara beruntun dimulai sejak penganiayaan terhadap KH. Umar Basri di Cicalengka, Bandung (27/1). Kemudian disusul oleh pembunuhan terhadap Prawoto, Komandan Brigade Pimpinan Pusat Persatuan Islam, di Bandung Kulon, Bandung (1/2). Kedua kasus tersebut disebut-sebut didalangi oleh orang yang dianggap ‘gila’.

Sepuluh hari berselang, di media sosial menjadi viral video tentang pengusiran Biksu Mulyanto di desa Babat, Tangerang (4/2). Belum selesai,  satu minggu berselang, jamaah Gereja dan Romo Prier diserang saat kegiatan ibadah di Sleman Yogyakarta (11/2). Pada hari yang sama diberitakan pula, di Karawang, Kelenteng menerima ancaman bom. Menurut laporan kepolisian, bersmaan dengan surat ancaman bom tersebut terselip Al-Qur’an kecil berbungkus merah.

Persis sehari setelah peristiwa kejahatan di Gereja Khatolik Yogyakarta dan Kelenteng Karawang, diberitakan pula ada Masjid Al-Quba Sukabumi yang diacak-acak menjelang subuh (12/2). Masih amat segar emosi dan pikiran masyarakat karena kejahatan, penganiayaan dan teror itu, satu Minggu setelahnya dikabarkan lagi ada penyerangan terhadap KH Hakam Mubarok, pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem Paciran, Lamongan, Jawa Timur.

Kiranya, lengkap sudah simbol-simbol agama menjadi objek kejahatan. Mulai dari tempat ibadah, Masjid, Gereja, Kelenteng hingga pemuka agama, Kiai, Romo, dan Biksu yang semestinya menjadi bagian dari sakralitas dan hal yang mesti dihormati dalam keragaman beragama. Kenyataannya simbol-simbol yang terkait erat dengan agama menjadi objek kejahatan yang kian hari kian marak terjadi.

Dari peritiwa yang satu ke peristiwa lain, kiranya tak ada satupun agama yang membenarkan kejahatan itu. Saya percaya tak ada satu pun agama yang membenarkan tindak penganiayaan terhadap Kiai Umar, pembunuhan Ustad Prawoto, pengusiran Biksu Mulyanto, penyerangan Romo Prier, ancaman bom Kelenteng dan pengacakan terhadap masjid Al-Quba. Semua itu pasti diyakini sebagai tindak kejahatan dan tidak menjadi bagian dari ajaran agama manapun.

Oleh sebab itu, segala tindakan kejahatan itu tidak perlu dilihat dari dan sebagai bagian dari keyakinan dan ajaran agama tertentu. Karena agama tidak mengajarkan kejahatan apa pun. Perilaku penganiayaan, pembunuhan dan pengrusakan  terhadap simbol dan penganut agama, itu harus dilihat sebagai kejahatan murni. Apapun motif yang melatarbelakanginya. Mungkin saja, bagi sebagian orang yang percaya pada teori narasi besar, akan menyakut-kaitkannya dengan situasi politik dan ketegangan sosial saat ini. Tapi hal itu dalam amatan penulis, akan sulit dibuktikan secara meyakinkan.

Agama sebagai Kebaikan

Kejahatan tetaplah kejahatan, apapun simbol yang menyertainya. Meski yang menjadi korban penganiayaan, pembunuhan dan teror adalah tokoh agama tertentu, rumah ibadah atau pelaku dalam melakukan kejahatannya membawa serta simbol dan keyakinan agama tertentu, maka hal itu tidak pantas disematkan pada ajaran agama yang murni dan suci dengan melabelinya sebagai esktrem atau radikal. Terlebih label ekstrem dan radikal itu, -selama ini- hanya disandarkan pada satu kelompok agama belaka.

Ketika label ekstrem dan radikal tidak diberlakukan pada semua pemeluk agama di saat ada kejahatan yang melibatkan simbol-simbol agama, baik sebagai pelaku  maupun objek, maka percayalah bahwa hal itu hanyalah tindakan sarat kepentingan, sangat politis dan merupakan perilaku ketidakadilan. Bila hal ini terjadi, maka itu berarti ketegangan antar agama telah dimulai dan dibentuk oleh satu hal di luar ajaran agama itu sendiri. Lukanya rasa keadilan masyarakat dalam menjalankan keyakinannya akan memicu konflik atas nama agama dan meningkatnya rasa curiga antar umat beragama.

Selain itu, kejahatan terhadap pemuka agama tertentu di tengah masyarakat tidak perlu dikaitkan secara berlebihan dengan ideologi apapun, terlebih dengan kebangkitan PKI di Indonesia. Meskipun hal itu mungkin saja terjadi, tetapi kenyataannya belum ada bukti yang meyakinkan adanya gerakan komunisme di Indonesia. Cara berpikir seperti ini juga dapat memicu tindakan sewenang-wenang dalam masyarakat.

Masyarakat perlu waspada terhadap upaya adu domba antar sesama penganut agama, adu domba penganut agama dengan ideologi tertentu. Sebab dalam situasi yang tidak kondusif seperti sekarang, ditambah tensi politik yang kian meningkat, segalanya bisa terjadi. Upaya itu bisa saja terjadi melalui pemberitaan hoaks dan berita yang mengada-ada dari pihak yang berkepentingan dan tidak bertanggungjawab.

Menjauhi Prasangka

Memang sejak pilkada serentak baru dimulai, ketegangan di tengah masyarakat mulai terasa. Antar satu kelompok dengan kelompok lain saling awas dan waspada. Dan masyarakat terpola dan semakin mengerucut berdasar agama dan keyakinan. Imbasnya, ketika terjadi suatu masalah, konflik perorangan maupun kelompok, maka yang muncul adalah gesekan antar kelompok bahkan antar umat beragama.

Di saat yang lain, meningkatnya solidaritas, fanatik dan kebencian  masyarakat berdasar kepercayaan dan keyakinan. Jadilah pola pikir masyarakat menjadi oposisi binner. Di mana masyarakat akan merasa sebagai kelompok paling benar dan di luar dari kelompoknya akan selalu salah. Dan bila ada sesuatu yang tidak benar terjadi, itu sudah pasti dari kelompok di luar darinya.

Mengatasi situasi semacam ini, tidak ada jalan lain selain menjauhi prasangka, spekulasi dan dugaan-dugaan yang tidak jelas. Semua pihak perlu menghimbau dan menahan diri untuk tidak membuat kesimpulan-kesimpulan dangkal yang dapat menimbulkan ketegangan baru di tengah masyarakat.

Penegak hukum, media massa, ormas keagamaan, sedapat-dapatnya tidak membuat kesimpulan lebih awal, tidak berpihak hanya pada satu pada aksi kejahatan saja, tidak membuat opini dangkal apalagi mengaitkannya dengan salah satu agama dan menyebutnya sebagai bagian dari gerakan keagamaan tersebut dengan tuduhan radikal atau teroris sebelum tindakan pemeriksaan dan pengadilan dilakukan.

Karena kesimpulan awal adalah prasangka, sementara dalam situasi yang tidak normal, saat ketegangan antar kelompok terjadi karena pilihan politik, masyarakat sangat mungkin akan memahami prasangka itu sebagai fakta. Alih-alih menegakkan keadilan dan menghukum pelaku kejahatan, keterangan penuh prasangka itu justru dapat memicu kebencian dari dan terhadap penganut agama maupun kelompok lain.

Prasangka yang disampaikan dan diberitakan secara tidak lengkap bisa saja menjadi alat untuk memutarbalikkan fakta, membangun bingkai yang menguras keyakinan, memompa emosi dan kebencian terhadap penganut agama maupun kelompok lain, dan diledakkan untuk mengacaukan kehidupan berbangsa. Wallahu A’lam.

Islam Puritan sebagai Trauma Teologi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *