Akankah Turki Menuju Orde Baru ?

Opini

Opini Muhammad Yusuf el-Badri

Melihat apa yang dilakukan oleh Erdogan pasca kudeta, masyarakat pro demokrasi harap-harap cemas. Cemas Erdogan akan menjadi pemimpin otoritarian pada pemerintahan Turki. Sehingga kebijakannya menjadi sulit untuk diawasi. Bahkan tak sedikit pemerintahan otoritarian menjadi kaki tangan bangsa lain.

Terlepas siapa otak sesungguhnya dalam kudeta militer Turki, manuver Erdogan setelah kudeta digagalkan, hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Soeharto di Indonesia pada masa lalu. Tokoh utama yang dianggap bertanggungjawab terhadap kudeta 65 itu, sampai hari ini masih dalam perdebatan.

Namun Soeharto dengan gagah menyapu habis orang yang berbeda dengannya dan membangun negara dengan cara otoriter serta memaksa siapa untuk sependapat dengannya. Lalu berupaya menghegemoni kekuasaan di berbagai lini.

Pada saat yang sama, Soeharto membentuk ideologi oposisi biner atas nama pancasila dan pembangunan. Bila berbeda dengan pemerintah dalam segala hal, maka berarti anti-pancasila sehingga pada masa itu ia mewajibkan seluruh organisasi berasas tunggal, Pancasila. Demikian halnya bila ada kelompok yang berseberangan dengannya akan dicap sebagai komunis yang harus segera dimusnahkan.

Tidak hanya itu, proklamator RI, Bung Karno juga dijatuhi hukuman setelah Soeharto berkuasa penuh. Semua yang hal yang terkait dengan Soekarno dan komunis mesti segera dihabisi. Refli Harun pernah menyebutkan bahwa pada masa Soeharto berkuasa, mendengar pidato-pidato Seokarno dan tidak ikut dalam pemilihan bisa saja ditangkap.

Semua apa yang dilakukan oleh Soeharto pada masa orde baru, di awali dengan menghabisi orang-orang yang berseberangan dan berbeda dengannya. PKI adalah kelompok pertama dan utama karena memang TNI Angkatan Darat (sebagai latar belakang Soeharto) dan PKI sudah mempunyai konflik perebutan kekuasaan di bawah Soekarno.

Upaya selanjutnya setelah orang yang berseberangan denganya tak tersisa sama sekali dalam bentuk apa saja –baik nama, simbol, ideologi dan sebagainya-, ia lalu memaksa kelompok yang berbeda yang tergabung dalam ormas dan atau partai untuk menjadi sekutu dalam pemerintahan. Ormas dan partai politik yang tidak menjadi pendukung pemerintah, diharapkan tidak menentang pemerintah atau penjara menanti.

Demikianlah kondisi bangsa hingga akhirnya rakyat memberontak dan Soeharto dipaksa mengundrukan diri dari jabatannya tahun 1998.

Akan halnya Turki, tokoh utama kudeta agaknya akan menjadi perdebatan panjang rakyat Turki sepanjang sejarah bangsanya. Namun pasca kudeta Erdogan mengambil sikap politik yang unik.

Indikasi cara yang dilakukan oleh Soeharto di Indonesia pasca kudeta 65, juga dilakukan oleh Erdogan. Yakni, menuduh secara serta merta tokoh dan kelompok utama yang kritis terhadap pemerintahannya. Kurang dari 2 kali 24 jam Erdogan memecat ribuan tentara, polisi, guru dan jaksa tanpa proses pengadilan dan penyelidikan.

Tindakan serampangan itu diambil tanpa rasa khawatir akan ditentang rakyat Turki setelah sebelumnya rakyat Turki bersatu di bawah Erdogan saat melawan kudeta militer. Erdogan terang sekali tengah memanfaatkan momen dukungan rakyat Turki untuk menghabisi orang yang dianggap akan membahayakan kekuasaannya untuk masa akan datang.

Dalam situasi Turki seperti sekarang, bila ada kelompok yang menentang kebijakan bersih-bersih pemerintah, mereka dengan mudah akan dicap sebagai pendukung kudeta. Gulen, sebagai tokoh yang berseberangan sejak lama dengan Erdogan adalah sasaran pasti yang harus dibasmi.

Hal itu mulai tampak dari pemecatan pegawai pemerintah yang dianggap sebagai pengikut Gulen. Dan kelompok yang sedang berada dalam ancaman tak lain adalah orang-orang yang di luar pemerintahan yang berada di bawah naungan dan pengaruh Gulen. Selanjutnya akan merembes pada kelompok oposisi dan bukan pendukung pemerintah.

Apakah setelah para murid Gulen di pemerintahan dipecat dan dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang Turki, Erdogan juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap kelompok yang berbeda dengannya atas nama dan demi keamanan negara Turki?

Ada dua kemungkinan, pertama, bila kudeta memang dilakukan oleh pemberontak dan terjadi di luar kuasa dan desain Erdogan sendiri maka jaksa dan militer, yang tidak terbukti melakukan kudeta -setelah diadili-, pemerintah Turki akan mengembali mereka pada pekerjaannya semula. Karena Erdogan adalah pemimpin yang dianggap adil (hingga detik kudeta akan terjadi). Dan Turki akan tetap menjadi negara yang demokrasi, rakyat Turki hidup lindungan pemimpin muslim yang beriman. Kemajuan Islam tentu akan kembali bangkit dari Turki. Turki akan menjadi kiblat demokrasi dunia.

Kedua, bila kudeta adalah jebakan Erdogan untuk menghabisi orang dan kelompok yang berseberangan dengannya, maka ia akan kukuh dengan tuduhannya semula tanpa perlu bukti dan penyelidikan sama sekali, meskipun Gulen sebagai tertuduh telah membantahnya.

Dengan demikian, atas nama dan demi keamanan negara Turki para pengikut Gulen yang aktif di berbagai lembaga sosial, pendidikan dan bisnis di Turki adalah mereka yang juga akan segera berakhir riwayat hidupnya. Sementara yang berada di luar negara Turki sangat tergantung pada kerjasama Turki dengan negara tersebut.

Setelah Turki dianggap bersih dari para penentang pemerintah, maka akan lahirlah orde baru Turki di bawah kuasa Erdogan. Demokrasi Turki yang masih belia akan segera berakhir. Kebebasan rakyat Turki akan tercerabut dari akarnya. Jadilah Turki sebagai negara sekuler yang hidup di bawah bayang-bayang ideologi Ikhwanul Muslim sebagai ideologi partai AKP, partai pengusung Erdogan. Ini berarti bahwa orde baru Turki adalah orde Ikhwanul Muslimin.

Akhirnya Allah swt jualah Yang Maha Tahu dengan segalanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *