Bayangan Politik (Praktis) di Tengah Api Pembakaran

Laman Utama Opini

Opini Muhammad Yusuf el-Badri

(Pengkaji Islam dan Kebudayaan, Simak Institute)

Pada peringatan Hari Santri Nasional (HSN), 22 Oktober 2018, telah terjadi pembakaran bendera bertuliskan Kalimah Syahadatain; La Ilaha Illa Allah, Muhammad Rasulullah (Dua Kalimat Syahadat, Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah). Peristiwa pembakaran itu direkam, lalu diunggah di media sosial dan mendapat beragam komentar hingga akhirnya menjadi polemik.

Dari polemik yang terjadi selama satu minggu ini, saya memandang bahwa hal itu terjadi karena dua alasan; pertama muncul pernyataan -dan kemudian diyakini oleh banyak orang- bahwa telah terjadi penghinaan terhadap Islam. Karena yang dibakar bendera bertulis Dua Kalimat Syahadat, kalimat suci yang menjadi dasar beragama umat Islam.

Oleh karena itu pelakunya harus minta maaf kepada umat Islam dan kalau perlu dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagian lain, mengaitkan pelaku pembakaran bendera itu dengan organisasi yang menaunginya, Banser NU. ‘Penghakiman’ terhadap Banser NU itu seolah semakin absah setelah MUI dan Muhammadiyah juga menyatakan protes. Banser tersudut.

Alasan kedua, polemik menjadi panjang adalah karena orang yang membakar bendera bertulis Dua Kalimah Syahadat itu adalah anggota Banser NU (Badan Serba Guna Nahdatul Ulama). Ormas yang memang kurang disukai oleh pendukung ide khilafah. Tetapi Banser NU telah menyatakan bahwa mereka tidak melihat bendera itu sebagai bendera bertulis kalimat suci semata; Dua Kalimah Syahadat, tetapi sebagai bagian dari eksitensi ideologi dan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia, (HTI), organisasi yang dibubarkan sejak tahu lalu.

Selain kedua alasan itu, polemik pembakaran bendera tampaknya tidak bisa dilepas dari situasi politik Indonesia saat ini. Ormas Islam NU (secara simbolik) dalam piplres kali ini berada di pihak petahana dengan Ma’ruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden ditambah dukungan partai PPP dan PKB yang berafiliasi NU, meskipun tidak secara formal dan ada banyak warga NU yang mendukung Prabowo dan menyatakan tidak terlibat politik kekuasaan.

Sementara organisasi Islam dan kelompok muslim lain seperti, Muhammadiyah, FPI, eks HTI, dan eks gerakan 212, meski juga ada anggotanya yang mendukung Jokowi, dalam pilpres mendatang, secara simbolik (tidak formal) berada di pihak Prabowo sebagai pendukung dengan Sandi sebagai wakil Presiden Prabowo. Selain PAN yang kerap dianggap mewakili suara Muhammadiyah, ada tokoh utama eks gerakan 212 dan tokoh FPI yang aktif sebagai penggerak kampanye pasangan Prabowo-Sandi.

Untuk kebutuhan politik pragmatis, polemik pembakaran bendera bertulis Dua Kalimat Syahadat itu sangat mungkin akan dibingkai sebagai perlawanan antara pendukung calon presiden petahana, Jokowi dan non Jokowi. Di mana Jokowi dan pendukungnya akan digambar sebagai kelompok yang anti Islam dan sebaliknya, pendukung non-Jokowi, dalam hal ini Prabowo tentu saja, akan digambarkan sebagai perjuangan Islam. Di sini kepentingan politik bertemu.

Untungnya, sebelum pertikaian yang semakin tajam terjadi antara dua ormas besar berpengaruh, NU-Muhammadiyah lebih dulu memintas. Kedua Ormas Islam berpengaruh itu berkomitmen meneguhkan keutuhan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Selain itu, keduanya juga bersepakat membangun bangsa Indonesia denga cara-cara yang demokratis.

Bayangan awal kelompok yang ingin memperlagakan keduanya, sirna belaka. Kasihan.

Sumber Gambar; CNN

Agama di Kisaran Kejahatan