Cak Mustalih Siradj: Pahlawan Transparansi Publik

Liputan

Oleh Muhammad Sholihin

Curup, 17/02/2017— Ketua Umum Ikatan Dosen Tetap Non PNS Republik Indonesia, Budi Birahmat, MIS, memberikan dukungan penuh kepada Mustalih Siradj, MH, MCCL (Ketua Advokasi dan Hukum IDTN PNS RI). Dukungan ini diberikan terkait gugatan ke pengadilan oleh Alfamart terhadap Mustalih Siradj (Tergugat II) atas aksi yang dilakukan oleh Mustalih Siradj meminta Alfamart agar transparan dalam pengolaan donasi konsumen.

Mustalih Siradj mengadukan Alfamart ke KIP. Sehingga Alfamart diminta oleh KIP untuk memberikan data kepada Mustalih Siradj. Bukan dibalas dengan cara baik dan diapresiasi. Justeru, Alfamart mengandeng pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra dan dibantu oleh  pengacara lainnya, dan menjadikan Mustalih Siradj sebagai pihak tergugat II.

Merespon hal ini, Ketua Umum Ikatan Dosen Tetap Non PNS RI memberikan dukungan, moril ataupun bantuan hukum jika diperlukan. Budi Birahmat, yang tercatat sebagai pengacara Peradi akan berkoordinasi dengan Mustalih Siradj terkait langkah hukum yang mungkin ditempuh secara bersama.

Menurut Budi Birahmat, sikap Alfamart ini harus diluruskan. Alfamart harusnya transparan dalam mengelola donasi konsumen. Karenanya, konsumen berhak mengetahui untuk apa donasi mereka itu, dan digunakan dalam bidang apa saja. Tanpa ini semua, donasi tidak hanya bersipat eksploitatif tapi juga menimbulkan persepsi negatif di kalangan konsumen.

Sebagai sebuah wadah profesi, Ikatan Dosen Tetap Non PNS Republik Indonesia tidak hanya concern mendorong pemantapan model keprofesian dosen tetap di perguruan tinggi negeri, tapi juga concern dalam transformasi isu-isu sosial; ekonomi; hukum dan lain sebagainya. Tidak hanya itu,  IDTN PNS RI akan selalu concern terhadap persoalan yang merugikan anggota, dan masyarakat secara luas—seperti kasus yang menimpa salah satu anggota dan Ketua Komite Hukum dan Advokasi IDTN PNS-RI (Mustalih Siradj).

 

Dukungan atas Mustalih Siradj ini adalah ejawantah dari misi Ikatan Dosen Tetap Non PNS RI. “Menurut saya Alfamart seharusnya, memberikan respon yang baik dan dianggap sebagai sebuah auto-kritik yang konstruktif demi terciptanya masyarakat dan badan usaha yang mengimplementasikan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel.” Ungkap Budi Birahmat.

Ironisnya memang, Alfamart alih-alih memberikan CSR, tapi justeru memungut donasi dari konsumen dan mengelola secara tidak transparan. Dan apa yang dilakukan oleh Cak Mustalih Siradj, menurut Budi Birahmat adalah sebuah keharusan. Masyarakat berhak meminta transparansi atas dana mereka, sekecil apapun dana tersebut. Amat disayangkan pula sikap Yusril Ihza Mahendra sebagai penasehat hukum yang terkenal dan sebagai publik figur, tidak mendukung usaha dan mendorong transparansi publik, seperti apa yang dilakukan oleh Mustalih Siradj.

Sebagaimana keyakinan Cak Mustalih Siradj, “Saya santri, saya tidak gentar, tapi ini preseden buruk bagi konsumen Indonesia, minta transparansi malah saya diseret ke pengadilan.” Sikap Alfamart ini tidak hanya mencederai konsumen, dan melukai, tapi membuktikan adanya bentuk arogansi korporasi.

Budi Birahmat meminta kepada seluruh anggota Ikatan Dosen Tetap Non PNS RI untuk bergandengan tangan dalam melawan apapun arogansi dan memberikan dukungan terhadap Mustalih Siradj. “Sebagai warga negara yang baik, tenaga profesi pendidik yang tugas utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kami mendukung apa yang dilakukan oleh Mustalih Siradj sebagai bentuk gerakan mencerdaskan bangsa dan menumbuhkan kesadaran serta sikap kritis konsumen”. Ungkap Budi Birahmat. Karena itu negara harus hadir, dan membuka hati bahwa arogansi apapun tidak boleh terjadi pada konsumen sebagai bentuk menjalankan undang-undang perlindungan kosumen.∎

Gambar;  Jabar Online

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *