Demokrasi, Islam dan Barat

Headline Opini

Opini Busman Edyar

Dikotomi Islam dan Barat dalam memandang demokrasi, merupakan problem yang tak pernah usai. Pada satu sisi terdapat kecurigaan bahwa Islam tidak mendukung konsep demokrasi yang diusung Barat, sebaliknya, terhadap Barat juga muncul kecurigaan kalau demokrasi hanyalah kedok negara-negara Barat untuk menguasai negara Islam (mayoritas berpenduduk muslim).

Dikotomi ini disebabkan oleh dua hal; pertama, perbedaan semantik dan ontologis dalam memandang demokrasi itu sendiri. Bagi negara-negara Barat yang sekuler, demokrasi hanyalah langkah bijak berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dikatakan Sidney Hook (1984), Joseph A Schumpeter (1943), atau Philippe C Schmitter dan Terry Lynn Karl (1991) atau lainnya. Tak ada domain agama dalam demokrasi.

Sekiranya suara terbanyak membolehkan pernikahan sejenis, maka negara akan mensahkannya dengan mengabaikan keberatan kalangan agama. Begitu juga dengan lokalisasi judi, lokalisasi prostitusi, bolehnya miras, dan sebagainya, akan dilegalkan negara selagi dikehendaki oleh mayoritas publik.

Sebaliknya dalam Islam, demokrasi tidaklah bisa diterima secara bulat-bulat. Sebab suara terbanyak tidak menjamin akan kebenaran sesuatu. Suara terbanyak hanya dibenarkan selagi tidak bertentangan dengan moralitas agama.

Kalau bertentangan dengan agama, maka tidak bisa ditolerir sama sekali. Karenanya, tak ada toleransi dalam Islam bagi pernikahan sejenis, lokalisasi judi, lokalisasi prostitusi, dan legalisasi miras. Bahkan semua ini termasuk perbuatan maksiat yang harus dihilangkan di tengah masyarakat.

Akibat dari pernbedaan paradigma ini adalah persoalan relasi agama dan negara. Dalam perspektif Barat, persoalan agama dan negara sudah tuntas dengan diadopsinya sistem sekuler. Masalah agama jadi urusan pendeta sedangkan masalah negara menjadi urusan kaisar (pemerintah).

Antara agama dan negara tidak ada hubungan sama sekali. Agama hanya mengatur persoalan seorang hamba dengan tuhannya semata (face to face) dan tak berhak mengatur persoalan negara. Sebaliknya, negara juga tak berhak mencampuri urusan agama. Agama adalah urusan privat setiap orang.

Sedangkan dalam Islam, persoalan relasi agama dan negara bagaikan aur dan tebing yang saling menguatkan. Walaupun terdapat perdebatan sejauh mana keterlibatan agama dalam negara (dan sebaliknya negara terhadap agama), antara keduanya tidak bisa dipisahkan.

Dengan demikian, sekulerisme tak akan pernah mendapatkan tempat dalam pandangan Islam. Turki yang menerapkan sistem sekuler semenjak tahun 1924 misalnya, senantiasa menghadapi perlawanan dari rakyatnya.

Kemenangan Partai Refah yang agamis pada tahun 1997 dan berkuasanya Erdogan sejak tahun 2004, setidaknya menggambarkan betapa penolakan terhadap sistem sekuler terus terjadi di masyarakat Turki. Hanya hegemoni militer saja yang membuat sekuler bisa bertahan di negara Eropa Timur selama ini.

Kedua, perbedaan dalam memandang hak asasi manusia (HAM). HAM dalam perspektif Barat sangat antropo-sentris di mana Hak asasi manusia hanya dibatasi oleh berbenturan atau tidaknya dengan orang lain. Selagi tidak menggangu orang lain, setiap orang berhak melakukan apapun juga.

Karena itulah, interaksi seksual selama bertahun-tahun tanpa ikatan nikah misalnya, tidak jadi masalah di Barat karena itu termasuk hak asasi setiap orang. Begitu juga dalam berkreasi seni, setiap orang bebas berkreasi sebebas-bebasnya, termasuk ingin tampil tanpa busana, sebab ini adalah hak asasi bagi mereka.

Sementara dalam Islam, HAM bercorak theosentris. Hak asasi tidak cukup berdasarkan kesepakatan sosial semata, tetapi harus merujuk pada agama. Sekiranya bertentangan dengan nilai-nilai agama, tidak ada tarik ulurnya. Karena itu, interaksi seksual yang tidak berdasarkan perkawinan yang sah, bukanlah HAM. Tidak dapat pula disebut HAM, ekspresi seni yang memperlihatkan aurat, menggambar sosok Nabi Muhammad yang diagungkan. Bahkan bukanlah termasuk hak asasi suatu keyakinan yang mengatasnamakan Islam padahal sebenarnya bertentangan dengan Islam

Kedua, terkait dengan masalah standar ganda Barat terhadap Islam dan dunia muslim. Dalam menilai demokrasi dan HAM suatu negara misalnya, Barat tidak pernah konsisten. Sekalipun suatu negara muslim sudah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, namun kalau tak sesuai dengan kepentingan Barat, maka Barat tak akan pernah meresponnya dengan baik.

Tidak diakuinya kemenangan HAMAS oleh Barat dalam beberapa pemilu di Palestina misalnya, atau dibiarkannya Israel terus menerus menembaki rakyat dan pemerintahan Palestina, semakin memperlihatkan betapa standar ganda dilakukan Barat secara kasat mata.

Begitu juga dalam kasus nuklir Iran. Sekalipun berkali-kali Iran menegaskan pengayaan uranium nuklir hanya untuk kepentingan damai, namun Barat yang dimotori AS tidak menyetujuinya dan tetap mengancam negeri mullah ini.

Persoalannya hanya lantaran ketakutan Barat atas pengembangan senjata nuklir Iran. Padahal beberapa negara Barat sendiri berikut negara-negara lainnya memiliki senjata nuklir.

Bahkan tak jarang Barat yang menjadi kiblat demokrasi dan hak asasi manusia dunia, juga melakukan tindakan anti demokrasi dan melanggar HAM. Kita bisa lihat dalam kasus penyerangan negara Irak ketika masih diperintah Saddam Husein.

Semenjak awal, alasan menyerang Irak selalu berubah-ubah. Pada mulanya yang menjadi alasan adalah Irak dituduh menyimpan senjata pemusnah massal. Tapi ketika tak ada bukti kalau Irak menyimpan senjata yang dipersoalkan itu, alasan ini beralih kepada penggulingan Saddam karena dinilai otoriter.

Padahal tak semua rakyat Irak yang menolak kepemimpinan Saddam. Alhasil kehidupan demokrasi yang ditawarkan Barat justru menjadi malapetaka bagi rakyat Irak saat ini.

 

Titik Temu

Walaupun terdapat perbedaan yang cukup signifikan anatar Islam dan Barat, tetap bisa dicarikan titik temunya, yakni; pertama, menghargai adanya perbedaan pemahaman terhadap konsep demokrasi.

Sekalipun demokrasi merupakan nilai-nilai universal, namun dalam penerapannya sangatlah bercorak lokal. Suatu negara tak bisa dilepaskan dari nilia-nilai lokal yang mereka anut. Bagi negara Islam misalnya, meninggalkan nilai-nilai agama jelas sangatlah tidak mungkin. Walaupun model interaksinya beragam, namun tidaklah bisa lepas sama sekali.

Di Indonesia sendiri yang mayoritas muslim juga demikian, demokrasi tidaklah bisa sebagaimana yang dipahami Barat. Seperti yang dikatakan Muhammat Hatta (1960) bahwa selain dipengaruhi oleh sosialisme Barat dan ajaran Islam, demokrasi Indonesia juga dipengaruhi oleh kolektivisme masyarakat Indonesia.

Bahkan menurut Nurcholis Madjid dalam sebuah orasi ilmiahnya (2002) bahwa demokrasi ala Indonesia terbentuk dari intekrasi budaya pesisir (termasuk dalamnya Minangkabau) dengan budaya pedalaman (Jawa).

Oleh sebab itu kestabilan politik nasional seringkali juga ditentukan oleh tingkat ketegangan yang dihasilkan oleh interaksi antara kedua budaya politik tersebut. Dengan kata lain selama berlangsungnya proses tarik menarik yang dibawakan oleh para elit politik dan intelektual antara kedua budaya politik tersebut, tidak jarang lahir ketegangan-ketegangan politik.

Karena itu sangat mungkin kalau demokrasi Indonesia akan berbeda dengan demokrasi Barat. Barat sudah jelas-jelas memproklamirkan sekularisasi dalam demokrasi. Demokrasi Barat sangat bercorak antropo-sentris. Artinya, apapun kebijakan publik selagi menjadi kesepakatan umum dan tanpa ada yang dirugikan maka sah-sah saja terjadi.

Dalam konteks inilah kehidupan samen laven, pernikahan sejenis, kebolehan minum alkohol (walau dalam batas tertentu) sangat ditolerir di Barat.

Sementara di Indonesia tentu saja tidak mungkin terjadi sekulerisasi demokrasi. Apabila demokrasi ala Barat dipaksakan, maka akan sulit menghindari terjadinya benturan. Sebab, semenjak awal Indonesia berdiri, sudah ditegaskan bahwa negara berdasar kepada Ketuhanan.

Hal ini berarti semua orientasi kenegaraan (tak terkecuali format demokrasi) tidaklah bisa lepas dari pengaruh agama. Bahkan sangat mungkin negara ikut campur dalam persoalan-persoalan agama. Dalam konteks ini juga negara menganggap perlu adanya UU Anti Pornografi, adanya UU Zakat, UU Haji, UU Perkawinan dan lain sebagainya.

Atas dasar pertimbangan ini juga, maka konsep musywarah mufakat jauh lebih diutamakan dibanding mengandalkan suara terbanyak. Ini yang diamanatkan dalam sila keempat Pancasila. Hal yang tak mungkin ada dalam paradigma Barat ketika semua diukur dengan keunggulan jumlah suara.

Karena perbedaan sebagai suatu keniscayaan maka Barat harus menghormati hal ini, harus ada saling menghormati antar kutub peradaban. Dialog tidak akan pernah menghasilkan apa-apa tanpa adanya saling menghargai.

Barat dengan sekulerismenya silahkan saja mengembangkan demokrasi, HAM, dan sistem negara yang sekuler. Itu adalah hak asasi negara-negara Barat. Sebaliknya, Barat juga harus mengapresiasi demokrasi, HAM, dan sistem kenegaraan Islam. Itu juga hak asasi bagi masyarakat muslim.

Demokrasi dan HAM tidak boleh dimonopoli pemaknaannya oleh negara-negara tertentu saja. Adalah benar demokrasi dan HAM sebagai kesepakatan universal, namun dalam prakteknya tetap tidak bisa lepas dari aspek lokal.

Kedua, Barat tidak boleh hegemonik dalam menilai suatu negara Islam; demokrasi ataukah tidak. Barat mesti bersikap netral dalam menyikapi masalah-masalah Internasional. Semua persoalan harus dilihat berdasarkan nilai-nilai kebenaran bukan kepentingan. Setiap sikap yang dilandasi oleh kepentingan biasanya melahirkan hegemoni yang cenderung timpang dan tidak adil.

(Penulis adalah Kandidat 5000 Doktor Kemenag Pascasarjana UIN Jakarta dan Dosen Syariah STAIN Curup )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *