Gerakan Baru Umat Islam

Liputan

Opini Muhammad Yusuf el-Badri

Islam sebagai gerakan sosial dan politik tampil dengan wajah baru. Puncaknya adalah Aksi Bela Islam 411 dan 212 2016. Munculnya gerakan ini tak lebih dari sekedar kecelakan sejarah, untuk merespon kebebasan yang berlebihan dari Ahok.

Meski ada yang menerjemahkan bahwa kasus al-Maidah;51 hanya pintu masuk belaka untuk menghadang jalan Ahok menuju DKI-1, satu hal yang pasti, gerakan ini memengaruhi kehidupan keberislaman dan cara pandang masyarakat pasca aksi tersebut.

Paling tidak ada dua bentuk dampak yang ditimbulkan oleh gerakan 411 dan 212 itu, pertama, Umat Islam menjadi kelompok yang diperhitung dalam kehidupan bernegara, baik dari aspek hukum maupun politik. Sehingga suara dan aspirasinya lebih didengar oleh pemerintah. Sikap umat Islam dapat menentukan arah kebijakan, persaingan usaha dan penggiringan opini.

Dan kedua, umat Islam menjadi lebih peduli dan peka terhadap segala ancaman yang dapat merongrong negara. Sehingga mereka menjadi orang yang merasa memiliki Indonesia, negara yang harus berdaulat dan merdeka. Hanya saja kepekaan ini, lebih banyak didasarkan atas informasi yang kurang tepat. Sehingga cenderung berujung pada tindakan penghasutan dan fitnah yang dapat memecah belah bangsa.

Dua hal di atas sebenarnya adalah modal besar untuk mewujudkan Indonesia yang sejahterah, adil, merdeka dan berdaulat. Tentu saja jika kedua sikap tersebut tidak semata-mata menjadi gerakan teologi tapi juga berkembang menjadi gerakan sosial, politik dan kebudayaan sebagai wujud moderasi Islam. Sebagaimana telah dibuktikan dengan sikap umat Islam dalam berdemokrasi, jalan yang selama ini jarang ditempuh oleh umat Islam secara berjama’ah, karena dianggap bertentangan dengan Islam.

Ada beberapa hal yang tidak belum sepenuhnya disadari oleh umat Islam sepenuhnya, pertama, yaitu kekuatan massa yang berjumlah ratusan ribu bahkan jutaan, tidak cukup ampuh untuk mengubah kebijakan politik dan penegakan hukum. Karena kebijakan politik sering hadir sebagai basa-basi dan penegakan hukum hanya sebagai penenang sesaat, yang pada akhirnya akan kembali sebagaimana sedia kala.

Kedua, kelumpuhan negara dalam menjalankan hukum dan kedaulatan politik yang disebabkan oleh kekuatan korporasi, luput dari pantauan umat Islam. Dengan kata lain, kapitalisme belum masuk ke dalam kamus umat Islam sebagai musuh utama untuk mewujudkan Indonesia berdaulat. Padahal sebagaimana sudah menjadi rahasia umum, setiap pemerintahan mempunyai cukongnya sendiri yang berawal sejak masa pencalonan  dimulai.

Ketiga, gerakan ‘kebangkitan’ umat Islam tidak terbangun secara berkesinambungan dengan agenda kebangsaan yang jelas dan terukur, sehingga cenderung menjadi ajang permainan elit politik untuk mengais pencitraan. Sebahagian besar umat Islam mungkin lupa bahwa sebelum Aksi Bela Islam di Jakarta, yang menerjun ratusan ribu bahkan jutaan umat Islam, Sumatera Barat pernah mengalami hal yang sama ketika pemilihan walikota Padang dan Gubernur Sumbar.

Ada benar apa yang dikatakan sebahagian besar pengamat politik, bahwa ‘kebangkitan’ itu tidak lebih dari sekedar retorika politik elektoral. Tak sedikit pula yang menyebutkan kehadiran umat Islam sebagai massa bayaran. Menyakitkan memang, tapi apa boleh buat, ‘kebangkitan’ umat Islam selalu terjadi pada saat transisi kekuasaan.

Oleh karenanya, bila umat Islam menginginkan adanya perubahan yang berarti, tegaknya hukum yang berkeadilan dan terwujudnya kedaulatan negara, umat Islam harus hadir secara bersama-sama dalam berbagai gerakan sosial dan politik.

Misalnya dalam bentuk lembaga atau gerakan anti korupsi, pengawasan kinerja wakil rakyat, maupun penegakan hukum dan undang-undang, seperti yang sudah di mulai oleh organisasi besar lainnya semisal Muhammadiyah dengan jihad konstitusinya. Dengan demikian, gerakan itu akan menjadi gerakan baru umat Islam dalam bernegara. Wallahu A’lam bi al-Shawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *