Implementasi Nilai Pancasila Dalam Kepemimpinan: Penguatan Integritas untuk Good Governance (2)

Kolom

Oleh Prof. Azyumardi Azra, CBE
Integritas dan Good Governance

Subyek atau ikhwal ‘integritas’ telah menjadi wacana dan praksis penting di berbagai banyak belahan dunia, termasuk di Indonesia. Soal integritas muncul berbarengan dengan perkembangan politik dunia yang ditandai gelombang-gelombang demokrasi yang terjadi sejak paroan kedua dasawarsa 1980-an. Dunia menyaksikan semakin banyak negara yang mengalami gelombang demokrasi, termasuk Indonesia sejak 1998 dan negara-negara Arab sejak awal 2011.

Dalam gelombang demokratisasi yang juga terjadi akibat atau implikasi dari globalisasi, kian meningkat pula tuntutan warga di masing-masing negara bagi terwujudnya good governance, ‘tata kepemerintahan yang baik’, yang terutama ditandai tiga karakter pokok: integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan kepejabatan publik.

Indonesia yang telah selama lebih dari satu dasawarsa mengalami dan menjadi negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan AS harus diakui belum berhasil banyak dalam penguatan integritas aparatur negara. Bahkan, bukan integritas yang kelihatan menguat, tetapi korupsi—yang merupakan anti-tesis integritas—kian merajalela berbarengan tidak hanya dengan demokratisasi yang tidak diikuti penegakan hukum yang tegas, namun juga dengan desentralisasi daerah yang membuat korupsi kian mewabah sampai ke tingkat pemerintahan paling rendah.

Kenyataan ini bisa terlihat dari berbagai survei yang dilakukan berbagai institusi, termasuk World Bank dan Transparency International, tentang indeks korupsi di Indonesia. Sejak 2001 dan tahun-tahun berikutnya, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia memang membaik dari 1,7 ke 2,8—dari kemungkinan 10 tertinggi. Indonesia tetap berada di separo bagian bawah negara-negara dengan tingkat korupsi terjelek; pada 2011 berada pada urutuan 100 dari 183 negara.

Meski ada perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, yang bahkan dipandang sebagai salah satu negara paling progresif di Asia—berkat masyarakat sipil, media, dan KPK yang terus memerangi korupsi—tetapi korupsi tetap masih merajalela. Banyak pihak sangat pesimis Indonesia bakal berhasil mencapai IPK 5 pada 2015. Karena itu, selain berharap pada KPK, masyarakat sipil dan media untuk terus meningkatkan gempuran terhadap korupsi, perlu pula peningkatan integritas aparatur negara.

Dalam konteks itu, pemimpin berintegritas dan anti-korupsi menjadi faktor penting dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hanya dengan good governance dapat terjadi penguatan ketahanan nasional baik pada tingkat birokrasi pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan.

Integritas (berasal dari kata Inggris, in.teg.ri.ty) secara definisi berarti: ‘kepengikutan dan ketundukan kepada prinsip-prinsip moral dan etis (adherence to moral and ethical principles); keutuhan karakter moral (soundness of moral character); kejujuran (honesty); tidak rusak secara moral (morally unimpared) atau keadaan moral sempurna tanpa cacat (morally perfect condition).

Untuk melengkapi, PBB mendefinisikan ‘integritas’ sebagai “sikap jujur, adil, tidak memihak [dalam urusan publik, pemerintahan, dan birokrasi]. Integritas mengacu kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
Integritas dalam konteks pembahasan kita adalah ‘kepaduan, dan keutuhan karakter diri berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan dan pekerjaan pribadi maupun publik”.

Integritas dalam konteks pemerintahan dan birokrasi adalah penggunaan kekuasaan resmi, otoritas dan wewenang oleh para pejabat publik untuk tujuan-tujuan yang syah (justified) menurut hukum. Integritas dengan demikian adalah keteguhan diri aparatur birokrasi dan pejabat publik untuk tidak meminta atau menerima apapun dari

Dengan demikian, integritas merupakan anti-tesis dari korupsi yang merupakan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan tidak syah atau ilegal baik oleh individu maupun kelompok yang memegang kekuasaan, otoritas dan wewenang. Karena itu, penciptaan dan penguatan integritas para pejabat publik merupakan salah satu faktor terpenting tidak hanya dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam reformasi administrasi guna tercapainya tujuan pembentukan good governance.

Penguatan integritas para pejabat publik yang berada pada sektor publik kepemerintahan dan juga dalam otoritas pada sektor swasta dan masyarakat secara keseluruhan terbukti di banyak negara sebagai salah satu cara efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam pemerintahan dan publik secara keseluruhan dalam memberantas atau setidak-tidaknya mengurangi korupsi secara lebih efektif. Lebih jauh, adanya integritas tersebut dapat memberikan dukungan bagi terciptanya good governance.

Pengembangan integritas para pejabat publik dapat dilakukan dengan memberdayakan lembaga-lembaga pemerintah, swasta, organisasi massa, LSM dan lain-lain yang ada dalam masyarakat Indonesia sendiri dengan memperkuat kerjasama, dan jaringan di antara mereka sehingga dapat memiliki kesadaran tentang pentingnya good governance dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa-bernegara lebih baik. Pada saat yang juga dapat diperkuat kesadaran tentang bahaya korupsi untuk kemudian mendorong berbagai upaya pemberantasan korupsi secara lebih baik lagi. Karena itu perlu dilakukan identifikasi tentang kekuatan dan kelemahan yang ada dalam berbagai lembaga tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dibangun kapasitas integritas memadai dalam diri setiap pejabat publik dalam menghadapi korupsi.

Makalah Prof. Azyumardi Azra, CBE untuk Focus Group Discussion (FGD) Staf Khusus Wapres RI Bidang Reformasi Birokrasi, 25 Juli 2018
Sumber Gambar; UIN Jakarta

http://simak.co.id/implementasi-nilai-pancasila-dalam-kepemimpinan-penguatan-integritas-untuk-good-governance/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *