Implementasi Nilai Pancasila Dalam Kepemimpinan: Penguatan Integritas untuk Good Governance (3)

Kolom

Oleh Prof. Azyumardi Azra, CBE

Ke Arah Penguatan Etika

Dalam rangka penguatan integritas para penyelenggara negara atau pejabat publik jelas perlu pula penguatan etika. Etika umumnya dipahami sebagai ‘teori atau ilmu tentang praktek moral’. Etika juga dipandang sebagai karakter atau etos individu/kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Dengan pengertian ini, etika tumpang tindih dengan moralitas dan/atau akhlak dan/atau social decorum (kepantasan sosial) yaitu seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia yang bisa diterima masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan.

Markkula Center for Applied Ethics di Universitas Santa Clara menjelaskan etika sebagai ukuran dan standar tentang yang benar dan baik dengan yang salah dan tidak baik. “Pertama-tama, etika mengacu kepada standar-standar baku tentang yang benar dan yang salah, yang menegaskan tentang apa yang harus dilakukan manusia, biasanya dalam hal hak, kewajiban, kemanfaatan bagi masyarakat, dan kebajikan (virtues) bagi semua”. Etika pada saat yang sama juga menyangkut standar-standar tentang perbuatan yang mesti dijauhi seperti mencuri, menipu, memfitnah, menyalahgunakan kesempatan dan berbagai perbuatan buruk lainnya.

Asosiasi Penyelenggara Pemerintahan Kota Internasional ketika bersepakat tentang etika, merumuskannya dalam sejumlah bentuk perbuatan baik atau kebajikan yang mesti dijalankan dan perbuatan buruk yang mesti ditinggalkan seperti: baik dan buruk; benar dan salah; kebajikan dan kemungkaran; manfaat dan kerugian; kepantasan dan ketidakpantasan; kesadaran dan kelalaian; karakter dan keurakan.

Dalam konteks Indonesia, etika terkandung tidak hanya dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum berupa adat istiadat dan nilai luhur sosial budaya. Di tengah perubahan sosial-budaya yang begitu cepat yang membuat tergerusnya nilai-nilai tersebut, perlu pemberdayaan dan revitalisasi nilai budaya yang kondusif dan supportif bagi penguatan integritas dan etika para penyelenggara negara.

Jelas, dalam masyarakat kita sebenarnya terdapat banyak nilai budaya—yang sering tumpang tindih dan berpadu dengan nilai dan ajaran agama—seperti etos kerja yang tinggi untuk menjalankan tugas sebaik mungkin; disiplin dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas; kejujuran dalam pelaksanaan tugas; amanah dalam memegang setiap tanggungjawab; pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam pelaksanaan tugas; keadilan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah; rasa malu jika melakukan kesalahan; kepatuhan pada tatanan hukum, ketentuan dan ketertiban; dan banyak lagi.

Nilai-nilai budaya dan agama yang kondusif dan suportif bagi penciptaan dan penguatan integritas para pejabat publik tersebut sayangnya belum ‘membudaya’ dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari. Faktor penyebabnya cukup banyak, mulai dari ‘keterbelahan pribadi’ (split personality) pejabat publik yang bersangkutan yang dalam prakteknya memisahkan nilai-nilai budaya dan agama yang luhur tersebut dengan praktek kehidupan sehari-hari mereka. Faktor kedua, adanya dorongan gaya hidup materialistik dan hedonistik yang membuat para pejabat publik tergoda melakukan pelanggaran integritas. Faktor ketiga, ketiga lemahnya penghormatan pada tatanan hukum. Faktor keempat, lemahnya penegakan hukum dari para penegak hukum; dan kelima, adanya permisivisme yang luas dari masyarakat sendiri terhadap pelanggaran norma etika, budaya dan agama yang dilakukan kalangan pejabat publik.

Aktualisasi etika, nilai budaya dan agama yang suportif bagi integritas pejabat publik memerlukan berbagai dukungan; karena dalam prakteknya nilai-nilai tersebut tidak bisa berdiri sendiri, sebab mereka lebih merupakan himbauan moral daripada kewajiban yang mesti dilaksanakan lengkap dengan sanksi-sanksi hukumnya. Karena itu, aktualisasi nilai-nilai itu selain memerlukan sosialisasi dan pembudayaan secara terus menerus, juga meniscayakan dukungan penegakan hukum konsisten, yang memiliki kekuatan memaksa sehingga nilai-nilai tersebut dapat benar-benar teraktualisasi dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara bangsa.

Pengembangan integritas dan etika para pejabat publik dapat juga dilakukan melalui pendidikan sejak dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Banyak nilai tersebut telah diajarkan melalui berbagai mata pelajaran/mata kuliah. Persoalannya, nilai-nilai tersebut lebih diajarkan secara kognitif daripada afektif dan psiko-motorik. Karena itulah nilai-nilai itu lebih menjadi sekadar pengetahuan yang bakal diujikan daripada untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat kenyataan ini, perlu pendekatan dan metode pembelajaran baru yang lebih memungkinkan bagi internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai tersebut bagi peserta didik dalam kehidupan mereka.

Makalah Prof. Azyumardi Azra, CBE untuk Focus Group Discussion (FGD) Staf Khusus Wapres RI Bidang Reformasi Birokrasi, 25 Juli 2018
Sumber Gambar; UIN Jakarta

http://simak.co.id/implementasi-nilai-pancasila-dalam-kepemimpinan-penguatan-integritas-untuk-good-governance/http://simak.co.id/implementasi-nilai-pancasila-dalam-kepemimpinan-penguatan-integritas-untuk-good-governance-2/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *