Implementasi Nilai Pancasila Dalam Kepemimpinan: Penguatan Integritas untuk Good Governance (1)

Kolom

Oleh Prof. Azyumardi Azra, CBE

Sebuah Pengantar

Hari-hari ini, bulan-bulan ini, ketika masa depan negara dipertaruhkan dalam memilih kepemimpinan nasional untuk lima tahun ke depan, hampir tidak pembicaraan tentang dasar-dasar yang menjadi fondasi negara-bangsa ini. Memang, Pancasila nyaris absen dalam wacana, diskusi dan kampanye politik, baik pada waktu menjelang Pilkada 2018 ini, maupun menghadapi Pilpres 2019 datang.

Inilah sebuah ironi. Ketika kehidupan politik begitu fragmentaris, ketika perdebatan tentang ekonomi neo-liberal dan ekonomi kerakyatan menjadi perdebatan panas di antara para aspiran Capres-cawapres, hampir tidak ada pembicaraan publik—khususnya di lingkungan elit politik negara ini—tentang prinsip-prinsip dasar yang membuat ini negara ini terbentuk dan terus bertahan dalam kesatuannya, di tengah berbagai perubahan dan tantangan yang dapat memecah tanahair ini.

Memang, dalam kampanye Pemilu, tema tentang Pancasila sekaligus kepemimpinan berbasis Pancasila atau Pancasila-based leadership, kelihatan masih sulit dapat menarik perhatian dan sentimen para pemilih. Mungkin karena dianggap terlalu akademis, rumit dan idealistik. Massa pemilih lebih tertarik pada retorik, tagline masing-masing kandidat, dan mungkin juga pada janji-janji mereka. Tetapi, pada akhirnya, siapapun yang menang dalam Pilpres mendatang—meski dengan kemimpinan yang tidak jelas dan terbukti, apalagi Pancasila-based leadership, memikul beban dan tantangan besar untuk memelihara dan memperkuat kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang plural dalam banyak hal. Jika faktor-faktor pemersatu yang ada—khususnya Pancasila—melemah, jelas kita menghadapi masalah sangat serius.

Jika Indonesia dalam 20 tahun terakhir mengalami perubahan sangat cepat, dramatis, dan berdampak luas dalam bidang politik, misalnya, kita menyaksikan sudah ada tanda perubahan ke arah revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara dan common platform dalam kehidupan kebangsaan. Hal ini terlihat dengan pembentukan UKP PIP yang baru berubah menjadi BPIP. Tetapi masih perlu waktu agar Pancasila tidak lagi berada di pinggir dalam proses-proses perubahan politik, ekonomi dan sosial-budaya hari ini dan ke depan. Untuk itulah perlu pengembangan dan penguatan Pancasila-based leadership.

Sayangnya, berbicara tentang Pancasila masih saja bisa membuat sementara orang mencibir. Hal ini tidak lain, karena terdapatnya disparitas dan kesenjangan antara kelima sila Pancasila dengan realitas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, terdapat kesenjangan antara kepercayaan pada Tuhan YME dengan perilaku keagamaan sebagian masyarakat kita; begitu juga dengan kemanusiaan kita yang belum juga adil dan beradab; persatuan Indonesia yang masih terancam bayang-bayang disintegrasi; kerakyatan yang juga belum lagi teraktualisasi secara benar dalam proses-proses demokrasi; dan keadilan sosial yang masih jauh daripada menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin berbasis Pancasila berorientasi pada upaya mengatasi kesenjangan itu; dan sebaliknya berusaha mengaktualisasikan prinsip dan nilai Pancasila.

Adanya kesenjangan tersebut adalah hal yang tidak terbantahkan. Tapi sebagai dasar negara yang mengandung prinsip-prinsip ideal, Pancasila seperti kerangka ideal lainnya—bahkan termasuk agama sekalipun—selalu berhadapan dengan kesenjangan seperti itu. Tetapi ini seharusnyalah tidak membuat kita meninggalkan kerangka dan prinsip ideal tersebut. Sebaliknya harus dilakukan berbagai upaya untuk mendekatkan realitas yang ada dengan cita ideal tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Usaha mendekatkan cita dengan fakta itu jelas tidak mudah; tetapi harus dilakukan secara terus menerus.

Dalam konteks itulah terlihat perlunya revitalisasi Pancasila, yang bisa dimulai dengan menjadikan Pancasila kembali sebagai wacana publik. Dengan begitu, masyarakat terajak untuk kembali ikut membicarakan Pancasila; dan sekaligus turut memikirkan bagaimana Pancasila dapat direvitalisasi sehingga dapat mendorong terjadinya usaha untuk mengkaji kembali pemahaman tentang Pancasila. Di sinilah selanjutnya dapat diharapkan munculnya reinterpretasi dan kontekstualisasi Pancasila dengan situasi Indonesia dan lingkungan lebih luas yang terus berubah dan menghadirkan banyak masalah dan tantangan baru.

Pancasila adalah sebuah blessing bagi negara-bangsa Indonesia. Terlepas dari pasang dan surutnya dalam kehidupan bangsa, Pancasila telah membuktikan diri sebagai common platfrom yang paling viabel dan mampu bertahan. Tapi Pancasila tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang sudah selesai—taken for granted. Ia memerlukan pemberdayaan dan refungsionalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dengan begitu Pancasila tidak kehilangan relevansi dan maknanya.

Dalam konteks itu, pemberdayaan prinsip dan nilai Pancasila dalam penguatan negara-bangsa Indonesia adalah revitalisasi integritas. Penguatan integritas ini sangat mutlak adanya dalam membangun good governance—tata kelola pemerintahan yang baik—di tanahair.

Makalah Prof. Azyumardi Azra, CBE untuk Focus Group Discussion (FGD) Staf Khusus Wapres RI Bidang Reformasi Birokrasi, 25 Juli 2018
Sumber Gambar; UIN Jakarta

https://www.uinjkt.ac.id/id/azra-keserakahan-dorong-korupsi/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *