Indonesia dalam Perjalanan Hibernasi

Liputan

Opini Muhammad Yusuf el-Badri

Kehadiran umat Islam dalam demo 4 November, oleh sebahagian kalangan (termasuk sebahagian besar pandangan masyarakat umum) dipahami sebagai kebangkitan Islam politik di Indonesia. Namun sebagian lainnya memandang sebagai kebangkitan Islam Arab di Indonesia berikut indikator yang melingkupinya.

Sementara itu, kelompok pro demokrasi menyebutkan dengan bahasa yang lebih halus bahwa demo 4 November sebagai bentuk ujian demokrasi Indonesia. Ujian demokrasi ini adalah frasa untuk menghindari penyebutan gerakan Islam sebagai ancaman demokrasi.

Satu hal yang pasti, adalah muslim Indonesia telah menunjukkan sikap berdemokrasi yang tak terkirakan oleh masyarakat dunia sebagaimana dibuktikan dalam Aksi Bela Islam jidil III. Dengan demikian kekhawatiran terhadap ‘kebangkita Islam’ di Indonesia dengan sendirinya hilang seperti air diserap pasir. Hilang begitu cepat, tapi menyisakan pasir-pasir yang lembab.

Kebangkitan Islam yang dikhawatirkan adalah Islam yang tidak tumbuh dari kesadaran berbangsa dan bertanah air Indonesia. Di mana keislaman dan keindonesiaan, diyakini sebagai dua hal yang berbeda dan cenderung terpisah dalam konsep dan praktiknya. Sehingga persoalan bangsa Indonesia dianggap bukan bagian dari persoalan umat.

Bila masalah keindonesiaan, dipisahkan dari keislaman maka, Islam politik akan cenderung merujuk pada romantisme masa lalunya dan menginginkan terwujudnya Islam yang murni, meski pun yang ditawarkan juga tidak sepenuhnya murni Islam.

Memang ketika orang hidup di tengah krisis keadilan dan etika para pemimpin, orang akan melihat masa yang senantiasa dikabarkan sebagai masa keemasan dalam sejarah tanpa kesadaran yang kritis dan memaksa apa yang dipahaminya sebagai masa lalu.

Dengan demikian, menjadi wajar muncul orang-orang yang punya ekspektasi berlebihan, ingin seperti negara-negara yang Arab dengan Islam sebagai dasar hukumnya. Padahal, sebagaimana maklum diketahui, penerapan ‘hukum Islam’ di sebahagian besar negara-negara Arab tengah digugat oleh masyarakat muslim sendiri.

Gugatan itu ditandai dengan munculnya gerakan reformasi hukum Islam dan gerakan kemerdekaan, baik kemerdekaan berpikir maupun kebebasan perempuan hampir di seluruh negara Arab tak terkecuali Arab Saudi sendiri.

Hal itu terjadi karena ‘hukum Islam’ dinyatakan telah menghambat kemajuan dalam berbagai bidang pengetahuan dan cenderung menjadi alat penguasa untuk meredam sikap kritis terhadap pemerintah. Anehnya, kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan ini dipahami sebagai bentuk pemerintahan Islam.

Meski sikap masyarakat Muslim dalam berdemokrasi secara perlahan menunjukkan kedewasaan, tapi Aksi Bela Islam  menyisakan masalah yang lebih besar.

Masalah itu tidak lain adalah ideologi kebencian dalam tubuh umat Islam sendiri, sehingga semakin sulit untuk menerima keragaman pendapat dan cenderung memaksakan pemahaman pada orang lain.

Dalam sejarah bangsa Arab modern, ideologi kebencian ini adalah awal sebuah gerakan politik dimulai. Untuk selanjutnya akan melahirkan kesadaran teologisasi, di mana segala sesuatu dipandang dari aspek teologi hitam-putih semata.

Bila dirujuk ke belakang, ideologi kebecian mulai tumbuh subur di Indonesia selama dua dekade. Dekade pertama adalah kebencian antar sesama umat Islam yang terjadi dalam ruang isu Islam radikal-Sepilis (sekuler, pluralis dan liberal), lalu beralih ke dalam isu Islam Sunni-Syiah. Kasus yang terakhir ini meredam dalam jangka waktu 2013-2014, meski sempat muncul kembali ketika pemilihan presiden.

Kini ideologi kebencian dalam tubuh umat Islam, telah melibatkan banyak orang, hampir mayoritas muslim Indonesia tanpa perbedaan latar belakang pendidikan dan kelompok keagamaan, dengan Aksi Bela Islam sebagai puncaknya.

Islam sektarian ini tidak lagi berupa tuduhan dari dan kepada individu seperti masa sebelumnya, tapi sasarannya semakin meluas seperti lembaga keagamaan, pendidikan, sosial, perusahaan, media massa dan partai politik, berikut ragam isu yang menyertainya.

Ada yang beranggapan bahwa gerakan ‘kebangkitan Islam’ sebagai gerakan politik elektoral belaka, sehingga penyakit kebencian dan gejalanya lambat laun akan hilang dari peredaran ketika pemilukada selesai. Mungkin saja itu terjadi kalau memang ‘kebangkitan Islam’ itu dapat dipastikan sebagai politik elektoral. Tapi kenyataannya, sampai sekarang tak seorangpun dapat memastikannya sebagai gerakan politik. Terlebih, gerakan ‘kebangkitan’ itu melibatkan umat Islam tanpa batas organisasi, termasuk NU maupun Muhammadiyah, dari seluruh wilayah.

Bercermin pada sejarah negara-negara Arab, gerakan ini akan terus berlanjut, bukan karena di antara mereka ingin berkuasa tapi setelah selama bertahun-tahun menjadi ‘korban’ dalam politik, hukum dan stigma radikal. Oleh karenanya, negara hanya perlu menghargai sikap keberislaman masyarakat dan tidak membuat umat Islam merasa tersudut.

Alih-alih menghargai keberislaman itu, negara justru tampak melakukan perlawanan, mungkin saja supaya negara tidak terlihat lemah tapi mungkin juga benar-benar ingin memperlihatkan perlawanan.

Namun adanya ‘tekanan’ terhadap MUI pasca fatwa atribut natal dan juga pemanggilan pengusaha NPM sebagai dugaan makar telah dipahami oleh masyarakat sebagai tindakan perlawanan itu sendiri.

Dengan demikian Indonesia akan terus berada dalam perjalanan ini dan tidak tertutup kemungkinan lambat laun akan mencapai puncak.

 

sumber gambar; beritagar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *