Ironi MTQ Sumatera Barat; Syiar Islam, Kerja Profesional dan Krisis Integritas

Kolom Laman Utama

Lama saya tidak membaca berita tentang kampung halaman, ranah tacinto Minangkabau. Mungkin karena tidak ada program atau kemajuan berarti di Sumatera Barat yang menggugah perasaan saya untuk tahu lebih banyak. Bagaimana Sumatera Barat saya tinggalkan 2013 lalu misalnya, beberapa tahun setelahnya masih akan tetap begitu. Dan benar. Ketika pulang pada tahun 2017, tak ada yang berubah. Hanya klub Kabau Sirah yang berubah. Dulu tercatat sebagai peserta AFC 2013 dan sekarang berada di nomor urut dua dari bawah Liga 1 (Satu).

Inilah alasan saya selama enam tahun terakhir, tidak mengikuti perkembangan Sumatera Barat. Saya hanya tahu Sumatera Barat lewat pesan berantai di grup WhatsApp (WA) yang dibagikan oleh sesama perantau atau cerita dari kawan sambil minum kopi di rantau. Kabar terakhir yang saya tahu adalah bencana galodo yang terjadi di berbagai daerah, Agam dan Solok. Juga kabar masalah perayaan Natal di Dharmasraya dan Sijunjung. Ini kabar duka. Semoga bencana cepat berlalu dan masalah kerukunan beragama dapat diselesaikan.

Ketika ingin tahu lebih banyak tentang Sumatera Barat, saya tersentak membaca kabar tentang ada kafilah MTQ 2020 Sumbar yang mengancam bakal mundur. Sebabnya adalah karena ketidakadilan yang dirasa oleh kafilah dan ada upaya LPTQ memasukan orang luar Sumbar sebagai yang mewakili daerah di MTQ 2020, (harianhaluan.com/25/11). Selain Harian Haluan, berita ini juga dimuat klikpositif.com dan Langgam.id 

 

Kafilah Bukan Anak Negeri, Penyakit Lama yang Bukan Rahasia Lagi

Berita ini begitu menarik perhatian saya. Saya kira inilah masanya Sumatera Barat untuk berubah. Masalah kafilah bukan anak Negeri, ini saya kira sudah menjadi rahasia umum di kalangan pelatih, pendamping dan peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), bahkan mungkin di tubuh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) sendiri. Tidak hanya di tingkat Provinsi saja hal ini terjadi, tapi juga telah terjadi dimulai dari sejak tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Kota.

Peserta MTQ, Pelatih dan Pendamping tiap-tiap cabang yang diperlombakan pada umumnya sudah tahu sama tahu masalah kafilah ini. Dalam tingkat tertentu para kafilah bahkan sudah sangat akrab satu dengan yang lain dan saling berbagi informasi tentang jadwal perlombaan atau berbagi daerah utusan dan berbagi cabang perlombaan bila ada kegiatan MTQ di kabupaten/kota. Sehingga yang berbeda dalam setiap perlombaan hanya daerahnya saja, sedangkan peserta tidak  berbeda. Kalau ada peserta yang baru, agaknya takkan lebih dari separuh peserta yang ikut. Sisanya, orang yang itu-itu saja.

Saya sendiri menjadi ‘korban’ masalah ini ketika untuk pertama kali diikutsertakan dalam lomba MTQ tingkat kota pada tahun 2000-an. Ketika didaftarkan sebagai peserta di sebuah kantor camat, pada waktu itu, secara tidak sengaja saya melihat pengumuman tentang peserta lomba di kaca kantor. Salah satu persyaratannya kira-kira berbunyi begini, peserta adalah putra asli daerah atau paling tidak menetap enam bulan terakhir dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP). Sadar saya tidak memenuhi syarat, saya tanya pelatih. Bagaimana dengan persyaratan ini? Ia lalu menjawab, itu urusan kecamatan.

Apa maksudnya urusan kecematan? Segala urusan adiministrasi peserta diselesaikan dengan caranya sendiri oleh pendamping dari kecamatan tanpa melibatkan peserta. Dikemudian hari saya baru tahu, bahwa pemerintahan kecamatan telah membuatkan dokumen baru yang dibutuhkan untuk perlombaan. Yang asli hanya nama dan tempat tanggal lahir. Sisanya dibuatkan dokumen baru, termasuk KTP. 

Bagi saya sungguh tak masuk akal ketika saya melantunkan Ayat Suci Alquran dengan indah mendayu-dayu sementara saya masuk sebagai peserta dengan cara tak jujur. Sejak itu, saya memutuskan untuk tidak akan pernah lagi ikut dalam perlombaan apapun dalam MTQ. Maka MTQ pada tahun 2000-an itu adalah yang pertama dan terakhir bagi saya. Untuk selanjutnya saya kehilangan simpati pada MTQ sebagai upaya dari Syiar Agama Islam.

Hingga kini cara-cara kotor ini ternyata masih terjadi dalam perlombaan Seni Alquran. Betapa ironisnya. Terakhir bahkan saya dengar ada orang yang tercatat sebagai spesialisasi peserta MTQ setiap saat dan ia menjadi utusan dari berbagai kabupaten/kota bukan asal daerahnya untuk mengikuti cabang perlombaan. Ada spesialisasi Tilawah, Tafsir dan Kaligrafi. Kalau anda tidak percaya, silakan tanya para peserta lomba yang sering ikut MTQ.

Ternyata masalah ini bukan sesuatu yang terjadi pada sepuluh tahun belakangan. Ketika dua tahun lalu saya bertemu dengan salah seorang mantan pelatih dan Qari senior, ia yang berusia 60-an tahun pun bercerita bahwa ketika masih muda, ia sering ikut MTQ sebagai utusan berbagai daerah. Saya berkesimpulan bahwa masalah kafilah bukan anak negeri atau adanya kafilah bayaran dalam MTQ adalah masalah yang dianggap tidak sebagai masalah sejak 30-40 tahun, bahkan lebih.

Dalam hal demikian, tak ada yang akan mempertanyakan soal integritas dan kejujuran dalam pemalsuan identitas ketika memenuhi syarat administrasi. Tak ada yang akan merasa sedang menipu demi juara dan bayaran yang tak seberapa. Tak ada yang merasa sedang bermain-main dengan hukum Tuhan. Dan tak ada yang merasa sedang bertaruh untuk sesuatu yang haram. Melantun Alquran, mensyarahnya, mengukir dan menghafalnya ada satu hal dan bayaran adalah hal lain.

Siapa Bertanggung Jawab?

Kalau keadaan itu sudah lama, mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak ada protes? Ada tiga kemungkinan, pertama, hal ini jamak dilakukan sebagai mana suap ketika ditilang polisi atau uang ucapan terima kasih ketika mengurus administrasi di kantor kelurahan atau sebagai mana ‘berbagi’ rezeki dengan petugas administrasi ketika memperoleh beasiswa. Sesuatu yang buruk telah membudaya dalam keseharian kita.

Kemungkinan kedua, semua kalangan yang terlibat melakukan itu demi terpenuhinya kuota peserta, cabang yang diperlombakan dan gelar juara bagi tuan rumah. Sedang kemungkinan ketiga adalah kafilah tidak merasa perlu mempermasalahkan itu karena mereka merasa sebagai pekerja profesional yang dibayar, bukan sebagai anak negeri yang sedang berjuang untuk daerah mereka masing-masing. Dengan kata lain, peserta MTQ merasa Mungkin ada beberapa peserta yang pernah terlibat memalsukan berkas, tapi takkan seberapa.

Kemungkinan keempat, dan ini yang berbahaya, yakni adanya orang yang ikut main mata dengan panitia untuk ‘menitipkan’ anak didiknya. Orang ini tentu bukan orang biasa. Ia adalah orang yang ikut terlibat dalam proses penentuan siapa yang akan mewakili suatu daerah, bisa nagari, kecamatan, kabupaten/kota. Karena perilaku orang-orang inilah potensi di nagari tidak tersalurkan dengan baik.

Kondisi terakhir ini terjadi juga tanpa sebab. Sebab paling utama adalah bahwa MTQ yang diperlombakan secara berjenjang mulai dari masjid/surau atau desa/nagari tidak mewajibkan hanya juara juara pertama yang ikut bertanding di jenjang yang lebih tinggi. Karena dalam masa training atau TC, selain juara pertama, ada juara dua yang ikut ditraining.

Nah, dalam masa training inilah sang juara pertama di tingkat bawah bisa gagal melanjutkan perlombaan untuk yang lebih tinggi. Dalam kasus yang sedang ramai dibincang, masalahnya bisa kita temukan di sini. Di mana panitia TC punya otoritas penuh untuk menentukan siapa yang akan diikutsertakan di perlombaan tinggkat berikut. Otoritas penuh inilah yang cenderung disalahgunakan. Tak tertutup kemungkinan ada orang yang ‘main mata’ demi juara.

Lantas, sebagaimana ‘tradisi’ kita ketika ada suatu masalah, maka kita cenderung mencari siapa yang bertanggung jawab? Jawabannya adalah semua yang terlibat dalam proses MTQ yang dimulai sejak di tingkat bawah, nagari dan kecamatan harus bertanggung jawab terhadap masalah kronis ini. Karena masalah ini bermula dari semua lini dan tingkat. Adalah hal memalukan ketika perlombaan atau MTQ digelar untuk menyiarkan Islam tetapi terlihat bahwa sejak perekrutan peserta sudah dimulai dengan krisis kejujuran. Sehingga bakal ditemukan peserta yang tidak berasal dari daerahnya sendiri, alias peserta bayaran.

Catatan Perbaikan

Kasus yang kini sedang mengemuka perlu menjadi perhatian semua pihak dan patut diduga bahwa ada manipulasi peserta MTQ di Sumatera Barat. Hal ini sudah terjadi bertahun-tahun, dan membudaya. Implikasi yang ditimbulkan dari masalah ini sungguh besar berbahaya. Karena akan ada banyak anak negeri sendiri tak kunjung mendapatkan kesempatan untuk tampil dan tidak adanya pembinaan serius dari pemerintah terhadap anak negeri sendiri.

Pemerintah hanya ingin ada peserta yang mampu berlomba dan bisa menjadi juara tanpa mau melakukan pembinaan serius, dan menganggarkan sebagai program kerja untuk pembinaan dan menyediakan lembaga yang representatif. Sehingga peserta hanya diambil dari tempat-tempat kursus pribadi melalui jaringan tenaga pengajar.   

Oleh karena perbaikan penting yang perlu dilakukan komitmen menjalankan aturan. adalah, pertama, menjalankan sistem perlombaan secara berjenjang dari tingkat paling bawah. Kedua, mensyaratkan bahwa peserta yang ikut dalam perlombaan adalah juara pertama yang berada di tingkat bawah. Ketiga, memutus otoritas panitia TC (training center) yang mempunyai wewenang penuh dalam menentukan peserta lomba. Keempat, membangun perlombaan MTQ secara serius sebagai upaya kaderisasi anak nagari.

Muhammad Yusuf el-Badri, Peneliti Islam dan Kebudayaan di Simak Institute

 

sumber gambar; kemenag sumbar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *