Jangan Puas (dulu) Dengan Kemenangan DKI

Breaking News Editorial Opini Slide Atas

Opini Muhammad Yusuf el-Badri

Demonstrasi yang dilakukan berkali-kali dan tanpa henti, untuk menuntut Ahok dipenjara karena penistaan agama, pada akhirnya membuat Islam itu sendiri dicitrakan sebagai agama yang keras dan kasar. Pemeluknya seolah-olah secara otomatis dapat digolongkan sebagai penganut ideologi radikal dan terorisme.

Tidak sampai di situ, tema keagamaan yang dipropagandakan dalam pemilihan DKI, secara nyata dan masif, menambah kesan seolah-olah Islam dan penganutnya anti keberagaman dan kebinekaan. Sehingga agenda awal penolak kepemimpinan yang tirani dan kasar, oleh masyarakat (tanpa mengenal etnis dan agama), di tengah jalan berubah menjadi perang agama.

Perubahan itu dapat dilihat dari sejak munculnya pendapat soal keharaman memilih pemimpin non muslim. Dan pada saat yang bersamaan, muncul pula aksi penolakan terhadap jenazah pendukung salah satu calon gubernur. Aksi penolakan ini semakin membangun stigma terhadap umat Islam sebagai masyarakat yang tidak bisa menerima perbedaan pendapat, penafsiran dan perbedaan pilihan politik.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai tuduhan (seperti fasik, munafik, kata-kata kasar lainnya) oleh publik terhadap orang yang berbeda pendapat dengan pendapat arus utama tentang kepemimpinan dalam Islam. Pendapatnya ditolak tanpa pertimbangan masuk akal dan karakter bunuh. Islam, sekejap berubah, tidak lagi menjadi agama yang santun, ramah dan berkarakter mengajak pada kebaikan.

Padahal dari jutaan orang yang ikut dan mendukung demonstrasi, mungkin kurang dari satu persennya yang merupakan “penumpang gelap” yang memang keras, kasar, intoleran terhadap perbedaan dan bahkan radikal. Sementara sisanya adalah orang-orang dengan beragam belakang budaya, sosial, suku dan agama, yang berkepentingan untuk menolak kepemimpinan kasar.

Alih-alih mendapat dukungan dari masyarakat, propaganda agama oleh “penumpang gelap”, massa penolakan kepemimpinan tirani, menjadi bumerang bagi yang lain. Bumerang itu muncul berbentuk propaganda syariat –yang entah oleh siapa-, membuat sebahagian besar masyarakat Ibukota menjadi phobia dengan Islam. Lalu muncul kesimpulan dangkal, bahwa politik Ibukota adalah pertarungan antara pro dan anti syariat (baca; Islam).

Ketika pemimpin kasar memenangkan pemilihan maka, seolah-olah itu adalah kemenangan anti syariat. Sebaliknya, ketika pemilu dimenangkan oleh calon yang didukung publik yang anti kepemimpinan tirani, dianggap sebagai kemenangan Islam radikal. Paling tidak, untuk yang terakhir ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan media asing pasca pemilihan dilakukan.

Sampai di sini dapat ditarik satu kesimpulan, bahwa penolakan kepemimpinan tirani, kasar, bahkan (tak tertutup kemungkinan) pada bentuk penyimpangan dan kezaliman lainnya dengan semangat agama, akan menghantarkan umat beragama itu sendiri pada tuduhan radikalisme agama. Pada saat yang sama, ada dorongan untuk memisahkan kehidupan keagamaan dari ruang publik. Ini sekaligus menunjukkan bahwa identitas keagamaan tidak dibenarkan terlibat, alias ditolak dalam dunia politik (demokrasi) saat ini.

Kesimpulan tersebut menjadi dapat dimaklumi, tentu saja, karena semangat keagamaan mandul ketika berhadapan dengan keragaman pendapat, perampasan hak masyarakat miskin, pelanggaran hak asasi dan korupsi. Bahkan ketika pelaku korupsi itu sendiri melibatkan para tokoh agama, yang terjadi bukanlah mengutuk perilaku korupsi tetapi menuduhnya sebagai korban kriminalisasi sebagai bentuk pembelaan.

Kondisi inilah yang disebut sebagai bagian dari setengah jumud beragama yang mesti dievaluasi bersama. Disebut setengah jumud, karena agama sudah tidak lagi dipahami sebagai tindakan ritual belaka melainkan juga sosial, budaya dan politik. Hanya saja keterlibatannya belum signifikan dan penentu akhir dalam banyak hal, karena pelakunya hanya cenderung (dan senang) menjadi tunggangan. Sehingga agama terkesan hanya sebagai permainan politik elektoral dan papan catur koruptor dan politisi yang haus kuasa.

Karena itu pula, banyak peneliti mutakhir mengemukakan bahwa identitas agama yang digunakan dalam politik hanya akan mempertahankan kapitalisme, hegemoni kuasa dan oligarki. Dari kenyataan yang ada di lapangan, kesimpulan itu benar adanya. Karena semangat dan identitas keagamaan membiarkan sikap kapitalisme yang mengeksploitasi kemanusiaan dan alam secara berlebihan, menghegemoni politik dan ekonomi, yang memiskinkan bangsa Indonesia. Untuk menjawab itu semua, umat harus ikut terlibat sebagai pengawal (tidak hanya di jalanan) dan menjadi penentu hasil akhir setiap proses yang terjadi di republik ini.

Bila kemenangan dalam politik DKI dapat disebut sebagai kemenangan umat maka, kemenangan itu mestilah disyukuri bersama. Tetapi umat tidak boleh cepat puas dan terlena dengan pencapaian itu. Banyak perubahan yang diharapkan lahir dari rahim umat saat ini. Oleh karena itu, untuk memperjelas arah gerakan pembangunan, umat beragama harus mempunyai blue print (cetak biru) tentang pembangun masyarakat dan bangsa. Keterlibatan umat harus didorong ke berbagai wilayah publik secara kaffah (menyeluruh) baik wilayah hukum, pendidikan, sosial, budaya, politik maupun ekonomi. Agar umat tidak menjadi serba tanggung dalam berbangsa dan bernegara. Wallahu A’lam.

 

Gambar; Maschun.blogdetik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *