Kompas dalam Narasi Pilakada DKI

Breaking News

Opini Muhammad Yusuf el-Badri

Bakal calon ubernu Gubernur DKI sudah dideklarasikan oleh partai pendukung. Ahok berpasangan dengan Jarot didukung oleh Hanura, Nasdem, Golkar dan PDI, Agus dan Silvy pada detik terakhir yang dianggap sebagai kejutan politik didukung oleh koalisis kekeluargaan. Sedangkan Anies dan Sandiaa dideklarasikan oleh partai Gerindra dan PKS.

Sejak deklarasi dukungan partai politik ini menjadi jelas, semua bakal calon dan tim pemenangan sibuk menjalin komunikasi politik. Baik lintas partai, tokoh berpengaruh dan masyarakat sebagai pemilih. Berbagai cara dilakukan untuk memperkenalkan sang bakal calon pada khalayak, ditempuh oleh tim pemenangan.

Cara paling trend akhir-akhir ini adalah penguasaan terhadap media sosial dan media massa. Menggunakan berbagai media sebagai corong komunikasi politik dalam era digital adalah hal yang wajar saja. Selama tidak menyinggung persoalan sara, sebagaimana yang diatur undang-undang.

Pada masa pilpres 2014 media massa terbelah menjadi dua kubu pendukung presiden, adalah pengalaman buruk dunia jurnalistik. Selama berbulan-bulan terjadi pembodohan publik melalui media sebagai akibat politik pragmatis. Sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh masyarakat untuk terjadi lagi pada pesta demokrasi berikutnya.

Namun yang terjadi pada pilkada DKI kali ini, adalah kompas (khususnya kompas online) yang –sejak lama- diyakini sebagai kiblat media intelektual dan cerdas justru sama pragmatisnya dengan para pendahulunya.

Alih-alih menjadi media intelektual yang mencerdaskan, Kompas justru sedang menjadi corong (bakal) calon gubernur DKI. Hal ini paling tidak dapat diamati dari berita yang muncul selama lima hari terakhir sejak 1 Oktober sampai 5 Oktober.

Dari penelusuran penulis sendiri, Kompas online secara kasa mata telah menjadi tim sukses Ahok untuk penggiringan opini publik. Publik digiring pada sosialisasi nama Ahok berikut pencitraannya yang bersih, berani, jujur dan tanpa cacat.

Khusus untuk tema berita politik Jakarta, seolah-olah hanya Ahok calon satu-satunya di pilkada DKI. Padahal dari banyak media telah memberita bahwa pemilihan Gubernur DKI mengusung tiga calon yaitu Ahok-Djarot, Anies-Uno dan Agus-Sylvi.

Selama lima hari sejak 1-5 Oktober, Kompas telah menayangkan lebih kurang 150 berita yang menyinggung dengan tema khusus Pilkada DKI Jakarta. Dari 150 berita itu, berita Ahok lebih dominan dibandingkan dengan calon lainnya. Yaitu 63 persen sedangkan sisanya 28 persen memberitakan Agus dan 9 persen berita memberitakan Anies dan Sandi.

Sampai di sini, Kompas online mungkin saja masih akan dipandang sebagai media profesional dan memegang prinsip jurnalisme. Sebab adalah hak Kompas memberitakan apa dan siapa saja dengan bingkainya sendiri. Tapi masyarakat juga berhak mendapat berita yang berimbang. Selain jumlah presentase ini yang menjadi masalah Kompas online sebagai media profesional pembingkaian yang berlebihan akan membuat pembaca berkesimpulan bahwa pada akhirnya Kompas online sedang beralih rupa menjadi media ‘abal-abal’.

Pembingkaian ini sangat kentara sekalai ketika Ahok dicitrakan sebagai cerdas, berani dan tanpa cacat, sedangkan pada saat yang sama calon lain dibingkai sebagai pribadi yang serba kurang, lemah dan tidak pantas sebagai gubernur.

Untuk menggiring opini publik soal Ahok, Kompas tidak hanya menggunakan pernyataan Ahok sendiri, tapi juga tangan orang lain baik bakal calon lain maupun pengamat politik.

Dengan menggunakan pertanyaan Ahok, Kompas berperan dalam membangun citra calon selain Ahok. Ahok senantiasa dicitrakan positif dalam pandangan publik. Pada saat yang sama, Kompas ‘melemahkan’ calon lain dengan citra negatif dan kurang cerdas. Hal ini dapat dilihat dari konstruksi yang dibangun oleh Kompas dari pernyataan Ahok sebagai berikut;

“Jangan sampai karena datanya dibohongi dari timses, atau bukan dibohongilah, karena datanya tidak benar, akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri”

Pernyataan itu berarti bahwa Ahok menyarankan agar Anies punya data soal jakarta supaya tidak dibohongi oleh tim suksesnya atau agar Anies punya data yang benar sehingga tidak merugikan dirinya sebagai calon dan malu dihadapan publik karena data yang tidak benar, baik akibat dibohongi tim sukses atau yang lain.

Kompas dalam hal Anies lebih memilih lain. Kompas menggunakan kalimat “Ahok Sarankan Anies Minta Data ke Pemprov DKI agar Tidak Malu”. Kalimat ini jelas berkonotasi bahwa Anies tidak mengetahui apa-apa atau buta soal Jakarta dan Anies punya data tidak benar.

Bila Kompas tidak  ikut ‘bermain’, dari pernyataan Ahok itu bisa positif untuk kedua bakal calon tersebut untuk dijadikan judul berita. Misalnya, Ahok Saran Anies Minta Data Soal Jakarta pada Pemprov, atau Ahok; Anies Sebaiknya tak Salah Pegang Data.

Contoh lain misalnya, kehadiran Ahok sebagai bakal calon gubernur banyak dilihat dari aspek agama. Soal agama ini Kompas memggunakan survei LSI dan sekaligus menjadikannya sebagai judul berita bahwa agama tidak menjadi tolak ukur dalam pilkada DKI.

Penggiringan opini oleh Kompas soal Ahok dibangun melalui judul berita yang sangat menonjol dengan menggunakan nama Ahok sendiri. Dan jumlah berita dengan menjadikan nama Ahok sebagai judul berita mencapai 63 persen atau lebih dari 100 berita dari 150 berita pilkada DKI jakarta.

Sedangkan terkait dengan calon lain, Kompas memiliki cara pandang berlawanan dengan Ahok, yaitu adanya kecenderungan melemahkan dan menganggap kurang pantas. Hal ini dapat dilihat dari berita tentang Agus yang dicitrakan sebagai bakal calon tidak layak, tidak mampu dan hanya bernaung di balik nama besar ayahnya.

Kompas menulis “SBY Turun Tangan Beri Arahan pada Konsolidasi Relawan Agus-Sylvi” . Judul berita ini tidak menjadikan Agus sebagai topik pembicaraan, Kompas sekaligus ingin menyatakan ke publik bahwa Agus bukan siapa-siapa. Kompas sendiri bahkan tidak tahu apa arahan SBY karena dalam berita yang disajikan Kompas hanya mewawancara Ketua tim pemenangan Agus-Sylvi.

Berita yang senada dengan hal di atas juga dimuat Kompas melalui pendapat pengamat politik. Dengan judul “Nama Besar SBY Bukan Jaminan Agus-Sylvi Menangi Pilkada DKI”, Kompas sekali lagi ingin menjelaskan pada publik bahwa Agus muncul sebagai calon tanpa kapasitas. Hal ini diperkuat Kompas dengan berita tentang Agus dengan menulis “Sylviana “Pasang Badan” jika Ada yang Meragukan Kemampuan Agus”.  Berita terakhir ini ditutup Kompas dengan ‘pengakuan’ Agus yang memang sempat menjadi bahan pemikirannya.

Sementara untuk Anies, Kompas membangun citra yang lain dengan Agus. Tampaknya Kompas kebingungan untuk mencari celah kelemahan Anies sebagai bakal calon gubernur.

Kompas pada akhirnya mencitrakan Anies melalui citra pendukungnya seperti Taufik dan Lulung. Sebagaimana maklum diketahui, Taufik dan Lulung merupakan orang ‘bermasalah’ dalam pandangan masyarakat umum. Pendukung orang ‘bermasalah’ akan dipahami masyarakat sebagai orang bermasalah pula.

Untuk mencitrakannya, Kompas memberitakan soal pendukung Lulung yang menyatakan dukungan pada Anies. Sehingga publik cenderung akan berkesimpulan bahwa Anies didukung oleh orang-orang ‘bermasalah’, tidak cerdas dan lain-lain.

Selain penggunaan basis dukungan yang tidak menguntungkan Anies, Kompas juga memberitakan soal Anies yang meminta dukungan masyarakat yang seolah-olah mengemis. Suatu cara yang pernah dilakukan Kompas ketika mencitrakan Yusril sebelumnya. Dengan pemberitaan seperti itu, publik akan memahami Anies sebagai calon yang kurang mendapatdukung dari masyarakat Jakarta. Sehingga ia harus mendatangi masarakat calon pemilih.

Namun demikian, munculnya pemberitaan pilkada DKI yang didominasi berita Ahok jelas merupakan indikasi bahwa Kompas online terlibat dalam aksi dukung mendukung bakal calon gubernur Jakarta 2017.

Sehingga, Kompas tidak memberikan informasi yang berimbang dengan calon lain. Sembari membangun citra baik, berpengalaman dan pantas terhadap Ahok, Kompas membangun citra buruk dan tidak kompeten terhadap calon lain.

Usaha Kompas mencitrakan Ahok yang terkesan membabi buta, ini menurunkan Kompas menjadi media ‘abal-abal’ belaka khusus soal berita politik Jakarta. Sebab  Kompas telah berubah menjadi media yang nir-independen.

 

sumber gambar;sindonews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *