Layakkah HTI dibubarkan?

Editorial

Oleh Muhammad Yusuf el-Badri

(Pengkaji Islam dan Kebudayaan, Simak Institute)

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan. Dan sedang berusaha mendapat legalitasnya kembali. Andai kata HTI diakui kembali, bagaimana? Ada yang bertanya, apa salahnya HTI kenapa harus diwaspadai ‘kebangkitannya’ di Indonesia? Toh HTI bukan ormas radikal, bukan sarang teroris. HTI juga tidak pernah melakukan kekerasan.

Apakah salah orang muslim memperjuangkan keyakinannya? Apa salahnya memperjuangkan Syariat Islam? Sejak kapan pula di negara demokrasi tidak boleh demonstrasi? Kan aneh.

Andai kata HTI diakui kembali, bagaimana? Ya ngak apa-apa. Asal dia menjadi partai politik. Tapi kan ini tidak mungkin dilakukan, meski sebenarnya HTI adalah partai politik. Ya partai politik dalam skala global. Dan untuk dunia namanya Hizbut Tahrir. HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia adalah cabang saja. Tujuannya ya ‘meruntuhkan’ Indonesia sebagai negara bangsa berdaulat. Dan untuk kemudian disatukan dengan negara lain yang juga diruntuhkan.

Oh ya..Di Indonesia HTI memang tampil sederhana, tidak radikal dalam bersikap. Hanya demonstrasi damai saja. Ini benar. Tapi ketika saya bertanya, apakah anda tahu apa itu Hizbut Tahrir? Dan apakah anda membaca buku-buku utama Hizbut Tahrir? Orang yang mengajukan pertanyaan ‘pembelaan’ itu tidak menjawab.

Saya menduga, tidak sedikit orang yang hanya melihat Hizbut Tahrir dari apa yang terlihat dalam demonstrasi, apa yang ada dalam buletin dan apa yang tersiar di media sosial. Bukan dari buku-buku pedoman mereka, Hizbut Tahrir. Termasuk mungkin anda pembaca artikel ini.

Saya ingin katakan bahwa Hizbut Tahrir tidak seperti yang orang lihat. Hizbut Tahrir tidak dapat diindentifikasi sebagai gerakan dakwah melalui demonstrasi damai belaka. Kalau anda mengira bahwa Hizbut Tahrir adalah gerakan dakwah Islam, organisasi yang berjuang untuk Syariat Islam, melawan imperialisme, kapitalisme, dll, itu berarti anda kebanyakan membaca berita dan dahulunya sering membaca buletin Al-Islam.

Di buletin Al-Islam yang sering diedarkan dahulu (kabarnya kini buletin itu bernama Kaffah), kita sering membaca bahwa Khilafah menentang imperialisme dan menentang penjajahan. Dan memang melalui buleti itu segala persoalan dapat diselesaikan dengan Khilafah. Seolah mereka berkata, apapun masalah anda, khilafah solusinya. Emangnya teh botol apa.

Kembali ke pokok soalan, layakkah HTI dibubarkan? Saya akan mengurai secara singkat dan sederhana saja. Setelah itu silakan ambil sikap masing-masing. Uraian ini merupakan kesimpulan dari pembacaan saya terhadap buku-buku sumber Hizbut Tahrir antara lain; Hizbut Tahrir,  2010, karya Taqiyudin Nabhani; Nizam al-Islam, 2001, Karya Abdul Qadim Zalum; Nizam al-Hukm Fi al-Islam, 2002. Paling tidak ada tiga alasan utama;

Pertama, HTI adalah organisasi politik. Gerakannya adalah gerakan politik kekuasaan. Tujuannya adalah membubarkan negara bangsa, lalu mengganti dasar dan sistem bangunannya dengan apa yang mereka sebut sebagai Daulah Islamiyah.

HTI bukan organisasi atau gerakan dakwah sebagaimana klaim mereka selama ini. Bagaimana gerakan politik bekerja? Mereka melakukannya dengan menanamkan kebencian terhadap ideologi selain khilafah, yang mereka klaim sebagai sistem Islam.  Cara ini mereka sebut sebagai Tathqif (pendidikan politik).

Mereka menanamkan kebencian terhadap sikap nasionalisme (wathani), benci terhadap kerajaan (muluki), negara republik (jumhuri), persatuan suatu bangsa (Ittihadi). Semua itu dilakukan atas dasar iman. Mereka membangun cara berpikir seolah mencintai kerajaan, bangsa, persatuan dalam skala kecil, bertentangan dengan Islam. Dan melawan mereka seolah melawan perintah Tuhan. Padahal tujuannya adalah kekuasaan. Tak lain.

Kedua, HTI memandang negara muslim dunia sebagai negara kafir, termasuk Indonesia. Alasannya karena negara yang tidak berbentuk khilafah, tidak menjalankan hukum Islam adalah negara kufr (negara yang melawan perintah Allah swt).

Bagi HTI sistem pemerintahan selain khilafah adalah haram.  Konsekuensinya, sistem negara Indonesia, berikut undang-undangnya, harus diganti. Pendirian negara Khilafah adalah mutlak. Dengan keyakinan seperti itu, HTI tentu saja mengancam keberlangsungan Indonesia sebagai negara bangsa akan menimbulkan konflik yang tidak kecil.

Ketiga, HTI memandang berpolitik sebagai kewajiban agama dan bagian dari syariat. Dan mewujudkan negara Khilafah adalah pembuktian dari keimanan. Suatu pandangan yang sulit untuk ditemukan dalam keyakinan muslim arus utama sebelum adanya HTI, 1953.

Alasan yang dipakai untuk mendukung pandangan ini adalah QS. 3;104. Pandangan ini tidak hanya menyalahi tapi juga menyesatkan. Karena politik adalah urusan muamalah, bukan syariah. Hamka dengan tegas pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw sendiri tidak menetapkan sistem pemerintahan.

Sumber Gambar; Wartakota

Bayangan Politik di Tengah Api Pembakaran

Pertimbanga; Bela Tauhid atau Bela HTI?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *