Liberalisasi Hukum Islam; Perkembangan Hukum Keluarga Pasca Reformasi

Buku Laman Utama

Sinopsis Buku

Judul Buku : Liberalisasi Hukum Islam
Penulis : Aidil Aulia
Penerbit : Sakata, 2014 

Perkembangan Hukum Islam di zaman modern berada dalam posisi dilematis. Di satu pihak ada kelompok yang menginginkan interpretasi masa lalu (tradisional) di pihak lain ada kelompok yang menghendaki dekonstruksi terhadap pemahaman hukum Islam ortodoks. Konfrontasi kedua kelompok ini berkembang menjadi perdebatan wacana antara modernis dan tradisional.

Hukum keluarga di Indonesia menjadi salah satu objek perdebatan wacana antara dua kelompok ini. Sistem politik yang demokratis pasca Orde Baru menyebabkan lebih terbukanya ruang publik sebagai wadah pertarungan wacana. Negara menjadi medan pertarungan wacana sehingga perdebatan menjadi dialogis dan dialektis.

Konfrontasi wacana yang terjadi mengakibatkan adanya perjuangan untuk merebut kekuatan dalam merumuskan legislasi nasional tentang hukum keluarga. Mengubah legislasi hukum keluarga tidaklah mudah karena hukum keluarga dipandang sebagai hukum yang sakral. Anggapan ini terjadi karena hukum ini disublimasi dari hukum Islam.

Hukum Islam di Indonesia bukan merupakan syariah yang termaktub dalam teks-teks literal kitab fikih namun merupakan pengejawantahan nilai-nilai syariah dalam bentuk perundang-undangan sehingga dipandang sebagai hukum Islam. Termasuk dalam hal ini adalah undang-undang perkawinan yang merupakan sublimasi dari fikih. Adanya keterbukaan sistem politik dalam bentuk demokrasi membawa perubahan besar dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

Demokrasi sebagai sebuah sistem politik membawa perubahan yang mendasar bagi perkembangan wacana hukum keluarga. Tertutupnya sistem politik pada masa pemerintahan Orde Baru menyebabkan terhalangnya perkembangan wacana hukum Islam. Hal itu sedikit banyaknya disebabkan oleh kurangnya nilai-nilai kebebasan yang dirasakan oleh masyarakat.

Transisi sistem politik orde baru menjadi reformasi yang membawa kepada sistem politik demokratis menyebabkan terbukanya akses untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Hal ini berakibat terjadinya semacam kontestasi wacana dalam ruang publik. Dalam bahasanya Habermas dijelaskan bahwa kontestasi wacana dalam ruang publik (public sphere) terjadi karena adanya kebebasan.

 Sistem demokrasi di Indonesia juga mengakibatkan terjadinya perubahan dalam lembaga negara. Salah satu contohnya adalah dengan berdirinya mahkamah konstitusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap perundang-undangan yang ada. Kewenangan untuk melakukan judicial review ini menjadi peluang untuk masyarakat supaya bisa mengubah perundang-undangan yang dinilai merugikan. Di sinilah letaknya urgensi pembahasan yang ada dalam buku ini.

Buku ini secara sistematis dan terstruktur menjelaskan tentang perkembangan hukum keluarga di Indonesia, baik sebelum dan sesudah reformasi. Hal ini diperlukan untuk melihat kaca perbandingan bahwa sistem politik yang berbeda akan mengakibatkan berbedanya sosiologi masyarakat berhadapan dengan hukum.

Pembahasan dalam buku ini akan membuktikan bahwa hukum keluarga di Indonesia memang tidak mengalami perubahan secara signifikan pada masa reformasi, namun kontestasi wacana dalam ruang publik menjadi lebih dialektis. Dialektika perdebatan tersebut menghasilkan dua kelompok besar yaitu, kelompok yang dianggap liberal dan kelompok yang dianggap konservatif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *