Memahami Ijtihad Kyai Husein tentang Keadilan Jender

Headline Kolom

Oleh Budi Johan

Sejak isu hak asasi menjadi perhatian dunia internasional, hak perempuan menjadi salah satu yang diperbincangkan. Secara lebih khusus hak perempuan menjadi perhatian khusus seiring dengan menguatnya isu keadilan jender. Pada masa awal, pembicaraan hak asasi perempuan oleh aktivis feminis, Islam disebut sebagai adalah satu diantara penyebabnya munculnya ketimpangan jender.

Bahkan feminis radikal menuduh bahwa Islamlah yang paling banyak memberikan sumbangsih terhadap ketidakadilan sosial antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini semakin kokoh ketika patriarki dianggap sebagai bentuk sistem yang dibenarkan oleh Islam. Demikian pula dengan adanya hukum yang ‘membolehkan’ suami memukul istri, laki-laki sebagai pemimpin keluarga, keharaman istri keluar rumah tanpa izin suami, yang semua itu dipandang sebagai hukum islam.

Persoalan inilah yang diungkap oleh Husein Muhammad, seorang kyai kelahiran cirebon dan pengasuh rubrik majalah rahima. Husein membagi bukunya berdasarkan ruang bagi perempuan yaitu ruang domestik, publik dan sejarah. Pembagian penyusunan buku kumpulan artikel ini menjadi tiga ruang tersebut membuat buku menjadi tidak sistematis dan cenderung berulang-ulang dalam pembahasannya. Lain halnya bila artikel dikelompokkan secara tematik yang menjadi masalah utama perempuan.

Dalam bukunya, Husein Muhammad  dalam menjelaskan pandangannya terhadap hak-hak perempuan nampak melakukan sebagai usaha yang berada di luar tradisi yang selama ini berkembang. Ia cenderung merujuk para penafsir kontemporer dengan mengemukakan dalil aqli tanpa harus keluar dari maqasid syariah atau tujuan pokok Islam yaitu asas keadilan atau memahami ayat berdasarkan tujuan (ta’wil) sehingga mudah dipahami. Barangkali karena buku Ijitihad Kyai Husein ini adalah kumpulan artikelnya yang tersebar di media, maka adalah wajar rujukan tafsir klasik yang digunakannya sangat terbatas.

Buku yang ditulis oleh Husein ini nampaknya merupakan respon terhadap keadilan gender di Indonesia. Hal itu terlihat dari isu yang diungkap dan menjadi pembicaraan di kalangan akademisi, pemerhati hak asasi dan aktivis perempuan Indonesia. Buktinya ia tidak membahas keadilan gender dari sisi teologis dan hak waris karena kedua masalah ini memang tidak banyak dipermasalahkan oleh para aktivis gender.

Cara Husein Muhammad mengakomodir hak-hak perempuan atas dasar Islam agaknya cukup untuk membantah pandangan para aktivis feminis yang menuduh Islam telah memperlakukan perempuan secara berbeda dengan laki-laki. Husein sedang menegaskan bahwa Islam sangat peduli dengan keadilan, hak asasi kemanusiaan, tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Ia juga mengatakan bahwa Islam sejatinya adalah pejuang keadilan dan hak-hak perempuan serta membebaskan perempuan dari budaya patriarki.

Sebagaimana ia mengutip pendapat Gamal al-Bana, bahwa prilaku masyarakat Arab pada masa Nabi, bahkan pada masa sahabat-sahabatnya masih dipengaruhi oleh tradisi pra-Islam yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Kehadiran Islam dengan visi kemanusiaannya, belum bisa mengatasi bahkan menghapus kuatnya pandangan dan psikologis inferioritas perempuan meskipun Islam sangat menghendakinya. Islam dalam pandangan Husein sangat mengutamakan keadilan tanpa memandang ras, agama dan jender. Hal itu terlihat bagaimana Nabi Muhammad memberikan ketauladanan dan memberi ruang kepada perempuan.

Namun demikian, protes bahwa Islam melegitimasi kekuasaan laki-laki di atas perempuan masih menjadi masalah yang harus diselesaikan. Terkait dengan hal itu, Husein memberikan pemahaman alternatif Islam terhadap -paling tidak- masalah poligami, kepemimpinan dan khitan yang selalu diperdebatkan. Hal inilah yang dijelaskan oleh Husein pada bagian pertama bukunya terutama dalam kaitannya dengan kepemimpinan dalam ruang domestik.

Kecuali itu untuk wilayah domestik ia juga menyinggung masala poligami dan tanggungawab terhadap keluarga. Untuk masalah poligami sendiri, pandangan Husein Muhammad pada masa Nabi, poligami sebenarnya adalah upaya meningkatkan dan menyelamatkan perempuan dari inferioritas. Dengan kata lain, upaya Nabi menikahi perempuan-perempuan Arab adalah sebagai cara Islam memuliakan perempuan terutama para janda dan tahanan. Sebab dalam tradisi Arab pra-Islam, menjadi janda bagi perempuan adalah aib sosial.

Demikian pula larangan perintah Agama menikahi perempuan dengan batasan empat juga dalam bentuk menyelamatkan perempuan. Meski ayat tersebut dalam bentuk perintah, namun pada hakikatnya adalah larang bagi laki-laki untuk menikahi perempuan melebihi jumlah yang ditetapkan. Sebab tradisi pemuka maupun laki-laki terpandang di Arab pra-Islam adalah menikahi perempuan dalam jumlah tak terbatas.

Husein berpendapat bahwa dalam kondisi sosial itulah ayat tentang poligami itu turun. Hanya saja belakangan, kata Husein ayat tersebut malah dijadikan legitimasi – agar menikahi perempuan maksimal empat orang- bagi orang yang pro terhadap poligami. Padahal pernikahan dalam Islam tidak lain hanyalah kesepakatan bersama dalam membangun rumahtangga bukan pemindahan hak milik. Juga bukan upaya menguasai perempuan dan menjadikan mereka sebagai objek keluarga.

Husein Muhammad juga mengutarakan alasan bahwa poligami yang dipraktekkan Nabi tidak muncul dari keinginan nabi untuk menikahi melainkan karena ‘keinginan’ perempuan untuk dilindungi dan upaya Islam mengangkat derajat perempuan. Lebih dari itu, meskipun Islam memberi ruang untuk poligami namun syarat yang ditentukan tidak mudah, yaitu mampu untuk berlaku adil. Bila tidak, maka cukup satu saja.

Alasan keadilan ini diungkap oleh Husein sebagai alasan yang sangat berat untuk dilakukan. Sehingga ia memberikan makna lain terhadap ayat tentang poligami. Menurut pandangannya tujuan ayat sesungguhnya adalah monogami. Monogami adalah pilihan yang ideal untuk dalam rangka mencapai keadilan sosial dalam masyarakat. Setelah 14 abad Islam berupaya memerdekakan kaum perempuan dan membebaskan mereka dari budaya patriartki yang sangat kokoh.

Apakah dengan adanya alternatif penafsiran ayat poligami dengan memberi bermakna monogami untuk mencapai maqasid Islam ( keadilan), perempuan terlepas dari sikap inferioritas? Tidak. Masih banyak masalah yang belum selesai. Poligami hanya satu dari banyak masalah yang membuat perempuan secara terus menerus terdiskriminasi. Masalah lain yang tak kalah problematis adalah soal kepemimpinan.

Alasanya yang sering dikemukakan adalah dengan adanya ayat QS. Al-Nisa’: 34

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian (perempuan). Dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka..”

Soal kepemimpinan ini, sebagaimana maklum diketahui berdasar pada ayat yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah qawwam atas perempuan. Penafsiran ayat ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan rumah tangga, tapi juga sosial, politik, agama. Akibatnya sebagian feminis muslim secara radikal mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki bahkan juga sampai pada kesimpulan bahwa perempuan boleh mengimami laki-laki dalam shalat seperti yang dikatakan amina Wadud.

Ayat yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan, dalam pandangan Husein Muhammad tidak lepas dari kondisi sosial dan tradisi yang menetapkan laki-laki yang bekerja keluar rumah sebagai pencari nafkah. Husein menjelaskan bahwa pandangan yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan hanyalah satu diantara banyak pandangan.

Meski banyak penafsir mengartikan qawwam sebagai pemimpin, pelindung, pengayom, penanggungjawab dan lain sebagainya tapi semua itu mempunyai alasan yang rasional. Alasan tersebut adalah karena sebahagian mereka diberi kemampuan oleh Tuhan atas sebahagian yang lainnya. Sehingga, adalah wajar bila beban perempuan berupa nafkah, kebutuhan hidup, ditumpangkan pada laki-laki. Selain itu, pernikahan adalah kesepakatan maka laki-laki sebagai pemimpin keluarga tidaklah mutlak.

Sebab makna “sebahagian” dalam ayat di atas tidak mengandung arti bahwa tidak semua laki-laki diberi kelebihan -baik dalam hal kemampuan untuk memimpin, menafkahi, mengayomi, melindungi dan lain sebagainya- atas perempuan. Sebab alasan laki-laki menjadi pemimpin keluarga hanya dua hal yaitu nafkah atau kemampuan finansial dan kekuatan fisik dan nalar.

Dua alasan tersebut di atas sebenarnya adalah kondisi sosial yang terjadi pada masa dan di lingkungan sosial Nabi dan tidak tertutup kemungkinan untuk berubah seperti yang terjadi saat ini. Dimana tak sedikit perempuan yang mempunyai kemapanan finansial dan mempunyai prestasi yang menyamai bahkan melebihi laki-laki. Sebenarnya fakta bahwa perempuan juga mempunyai nalar dan kekuatan otak yang cerdas sudah ada pada masa nabi seperti Aisyah sendiri. Demikian pula dengan perempuan yang mapan secara finansial seperti Khadijah, perempuan pengusaha pada masanya.

Kehadiran perempuan seperti Aisyah dan Khadijah pada masa awal Islam tak terlalu menjadi pertimbangan oleh penafsir terhadap ayat kepemimpinan tersebut. Nampaknya sikap mufassir untuk kepemimpinan laki-laki juga bermuatan patriarki. Sebab sangat jarang mufassir mempertimbangkan kondisi sosial dan rumah tangga serta kondisi orang-orang di sekeliling Nabi. Sehingga tak terlalu mengejutkan kenapa penafsiran yang sarat patriarki itu ditolak oleh kebanyakan ulama yang peduli dengan kebebasan individu dan mengutamakan tujuan Agama yaitu keadilan.

Penafsiran al-Qur’an yang tidak mempertimbangkan kondisi kehidupan keluarga Nabi juga telah menempatkan perempuan sebagai pekerja domestik semata. Padahal dalam banyak pendapat ulama fikih terutama fikih Syafi’yah dikatakan bahwa pekerjaan rumah tangga sejatinya adalah pekerjaan suami. Namun realitas masyarakat –terutama Indonesia yang dominan dengan mazhab Syafi’i- justru menunjukkan hal yang berbeda.

Dengan berbagai alasan yang tampak diada-ada, pekerjaan rumah tangga seolah-olah kewajiban perempuan dan menganggap pekerja rumah tannga bukan profesi yang layak dihargai. Itulah sebabnya sebahagian aktivis feminis di dunia eropa menuntut gaji terhadap pekerjaan yang mereka lakukan di lingkungan keluarga sendiri dan aktivitas menyediakan kopi untuk laki-laki (suami) bukan sesuatu yang penting.

Hal yang paling probelmatis adalah ketika perempuan yang hidup dilingkungan masyarakat budaya – yang menganggap pekerjaan rumah tangga sebagai kewajiban perempuan – juga bekerja di luar rumah. Kondisi sosial cenderung menganggap bahwa pekerjaan seorang perempuan (istri) tidak lain hanyalah melahirkan (produksi), melayani laki-laki baik dalam bentuk sosial maupun seksual.

Di satu sisi keluarga telah menjadi ‘beban’ dalam hidupnya dan di sisi lain juga menambah dengan jam kerja lain di luar rumah. Tentu saja kasus seperti ini sebagai bentuk pemberian beban ganda pada perempuan. Kondisi seperti ini jelas tidak adil dan bertentangan dengan semangat keislaman kecuali hal itu dilakukan atas kerelaan dan kemauan seorang istri.

Sebaliknya bekerja di ruang publik kadang juga dianggap sebagai bentuk prilaku yang menyimpang oleh masyarakat. Pandangan umum menyebutkan bahwa hasil jerih payah perempuan hanya dianggap sebagai hasil tambahan dan sampingan belaka. Sebenarnya upaya perempuan bekerja di ruang publik adalah bentuk adanya kebebasan untuk perempuan selama dilakukan tidak atas dasar pemaksaan dan bersifat eksploitatif namun untuk tujuan memenuhi kebutuhan keluarga maupun pribadi.

Pandangan Islam tentang Kesetaraan Gender

Islam menegaskan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Hal itu sebagaimana terlihat jelas dalam banyak ayat dalam al-Qur’an antara lain:

  1. Al-Nisa’:1

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

  1. Al-Hujurat : 13

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Menurut Husein, ayat tersebut di atas secara eksplisit –dalam hal tujuannya- kiranya dapat dijadikan alasan bahwa perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Nabi saw bahwa manusia bagaikan gigi-gisi sisir, tidak ada keunggulan antara Arab atas non-Arab, kulit putih atas kulit hitam kecuali atas dasar ketakwaan pada Allah swt.

Konsekuensi dari keadilan ini adalah manusia dituntut untuk saling menghargai eksistensinya masing-masing tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit dan jenis kelamin. Selain itu juga dituntut untuk saling membantu demi mencapai tujuan kebaikan dan keadilan dalam hidup.

2 thoughts on “Memahami Ijtihad Kyai Husein tentang Keadilan Jender

  1. Salah satu langkah al-Quran untuk mengangkat derajat wanita adalah dengan memberikan hak warisan. Ingat bahwa sebelum Islam, masyarakat Arab justru menempatkan wanita sebagai bagian dari harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Jika seorang ayah meninggal, maka anak2nya akan berebut ibu2 tiri mereka yang jumlahnya bisa puluhan. (Jangan bayangkan ibu2 tiri yang sudah pada umur)
    Kedatangan Islam menempatkan wanita sebagai bagian dari ahli waris yang berhak atas warisan orang tua nya minimal mendapatkan setengah bagian pria.

  2. Salah satu langkah al-Quran untuk mengangkat derajat wanita adalah dengan memberikan hak warisan. Ingat bahwa sebelum Islam, masyarakat Arab justru menempatkan wanita sebagai bagian dari harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Jika seorang ayah meninggal, maka anak2nya akan berebut ibu2 tiri mereka yang jumlahnya bisa puluhan. (Jangan bayangkan ibu2 tiri yang sudah pada uzur)
    Kedatangan Islam menempatkan wanita sebagai bagian dari ahli waris yang berhak atas warisan orang tua nya minimal mendapatkan setengah bagian pria.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *