Memahami Tindakan Makar

Liputan

Opini Muhammad Yusuf el-Badri

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah; Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain). tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, Maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran), (42) karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. (43)

(QS. 35;42-43)

Kata “makar” menjadi populer dalam masyarakat, sejak peristiwa penangkapan dan penahanan orang-orang yang dianggap oleh negara (pemerintah) untuk melakukan tindakan “perlawanan” terhadap negara. Lalu kembali muncul pada kasus Rizieq Shihab dan beberapa kasus lain.

Sejauh ini, tuduhan makar oleh negara terhadap orang-orang yang ‘kritis’, dipahami publik sebagai tindakan berlebihan dan represif penegak hukum dalam menghadapi masyarakat. Politis oposisi dan sebahagian masyarakat akan memberi makna tindakan itu sebagai langkah politik pemerintah, karena horison politiknya yang berlawanan.

Dalam kamus bahasa Indonesia, arti kata ‘makar’ antara lain berarti akal busuk, tipu muslihat dan usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Sedangkan kata makar dalam bahasa arab adalah makr, yang secara harfiah menurut al-Laytsi berarti  tipu daya, kelicikan yang dilakukan secara rahasia. Al-Laytsi mengatakan, licik (kata yang dipakai adalah al-kayd) secara terang-terangan itu halal  sedangkan makr (licik secara rahasia) dalam segala yang halal, itu haram.

Dalam kitab Lisanul ‘Arab dikatakan bahwa asal dari pada perbuatan makar adalah kecurangan, pembohongan dan penipuan. Artinya perbuatan makar merupakan tindakan yang cenderung negatif. Hal ini juga berarti bahwa tindakan makar berpotensi dilakukan oleh siapa saja yang memiliki rencana jahat.

Dari sisi ini, tentu saja makna tindakan makar berbeda dengan apa yang selama ini kita pahami, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk melawan pemerintah. Berbeda dengan makna asalnya (Arab), di mana setiap rencana jahat dari siapa pun juga, rakyat dan pemerintah, tindakan itu dapat disebut sebagai makar.

Bila makna makar berdasarkan asal katanya (Arab) dibandingkan dengan makna yang telah diindonesiakan maka, makna makar dalam bahasa Indonesia bersifat politis. Karena makar tidak diasosiakan pada sifat sebuah tindakan tetapi pada objek sebuah tindakan, yaitu pemerintah.

Ketika makar hanya dipahami sebagai tindakan melawan pemerintah, berarti di saat yang sama, ada penafian terhadap rencana jahat yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga seolah-olah pemerintah tidak mempunyai rencana jahat dalam menjalankan kuasanya.

Padahal sejarah mencatat, bahwa pemerintahan atau penguasa juga tidak terlepas dari rencana-rencana jahat yang dilakukan terhadap masyarakat, baik dalam rangka memertahankan kekuasaan maupun hegemoni, untuk membangun pemerintahan yang totalitarian.

Sepanjang perjalanan bangsa Indonesia, makar (rencana jahat) yang pernah  diwujudkan oleh pemerintah di republik ini adalah pemberangusan buku-buku dan penangkapan orang-orang yang dianggap kontra revolusioner, penghukuman terhadap orang yang dianggap mengganggu stabilitas nasional, pembredelan media massa, hingga pengawasan terhadap aktifitas intelektual, muballig dan ulama. Sesuatu yang tidak diharapkan kembali terulang pada masa demokrasi dan era keterbukaan ini.

Meski begitu, karena kata makar dalam bahasa Indonesia bermakna sangat politis dan dipahami tidak berdasarkan sifatnya maka, penggunaannya pun ditentukan oleh kekuatan politik, dalam hal ini pemegang kekuasaan. Atas nama perilaku makar, pemegang kekuasaan dapat membungkam orang yang berseberangan dengannya, sehingga menjadi ‘senjata’ politik paling mematikan.

Sewaktu-waktu pemaknaannya mungkin saja diperlebar untuk kepentingan politik penguasa yaitu dengan menjadikan sikap kritisme masyarakat sebagai objek, yang pada akhirnya dapat mengancam demokrasi dan kebebasan berpikir dan berpendapat dalam bernegara.

Bila sikap kritisme dipahami sebagai tindakan makar, masyarakat akan takut berbicara kebenaran. Pada seperti kondisi itu, tidak ada kemerdekaan individu dan rakyat tidak lagi sebagai pemilik sah kedaulatan. Karena pemerintahan yang demokratis -yang dipilih oleh rakyat- dalam sekejap berubah menjadi penguasa otoritarian yang absolut.

Namun pada akhirnya, setiap rencana jahat akan selalu menimpa orang-orang yang merencanakannya sebagaimana dikatakan oleh Allah swt dalam QS.35;43, “rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri”. Wallahu A’lam Bi ash-Shawab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *