Mengurai Pro-Kontra Masalah Memerkosa Istri

Headline Islam Kolom Laman Utama

Masalah suami memerkosa istri dalam masa pernikahan telah menjadi perbincangan publik lebih dari enam bulan. Namun perdebatan menguat dalam dua bulan terakhir, menjelang disahkannya RUU P-KS dan RUU KUHP. Makna pemerkosaan telah menjadi kesepakatan publik sebagai tindakan pemaksaan atau kekerasan dalam hubungan seksual. 

Ada kelompok yang menolak adanya istilah pemerkosaan dalam hubungan pernikahan, ada yang mengungkap ada fakta pemerkosaan dalam pernikahan, ada yang mendukung diberlakukannya rancangan undang-undang itu untuk melindungi perempuan, dan ada kelompok yang menganggapnya sebagai produk liberal.

Perdebatan yang menajam tentang masalah pemerkosaan dalam pernikahan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah mereka yang beragumen atas dasar agama. Kelompok ini cenderung menolak adanya istilah pemerkosaan dalam pernikahan. Dan lebih tragis menganggap bahwa suami memerkosa istri sebagai hak dan bahkan kewajiban. 

Implikasi dari penolakan istilah ini adalah penolakan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Dengan kata lain, kelompok yang menolak undang-undang kekerasan dapat dipastikan berawal dari penolakkan istilah pemerkosaan dan kekerasan seksual dalam masa pernikahan ini.

Secara umum dasar penolakkan adanya pemerkosaan dalam pernikahan adalah pemahaman bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Alquran, Surat An-Nisa’;34. Dengan demikian perintahnya wajib dipatuhi secara mutlak selama tidak di jalan maksiat.

Dari pemahaman kelompok pertama ini terlihat bahwa relasi yang dibangun antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga relasi hirarkis. Laki-laki berada di pihak yang memimpin dan perempuan berada di pihak dipimpin. Ketika pernikahan tidak dimaknai sebagai hubungan persahabatan, kesepakatan untuk saling menjaga dan menyayangi, maka dalam hubungan seksual hubungan itu menjadi melayani dan dilayani.

Selain dari Surat an-Nisa’ ini,  dasar lain yang biasanya dijadikan dalil pembenaran atas bolehnya suami memerkosa istri, adalah sebuah riwayat tentang bahwa Malaikat akan melaknat perempuan yang menolak suami ketika diajak atau diminta untuk berhubungan intim dan suaminya marah karena penolakkannya itu. Dari pemahaman ini kelompok pertama ini berkesimpulan bahwa istri tidak boleh sama sekali menolak permintaan suami untuk berhubungan seksual kalau tidak ingin mau mendapat laknat dari Malaikat.

Pemahaman umum dari dua dalil ini membuat para istri takut menolak ajakan suami mereka ketika diajak melakukan hubungan seksual. Tanpa peduli dengan kondisi fisik maupun psikisnya perempuan biasanya akan memenuhi permintaan suaminya, meski dengan perasaan terpaksa. Pemahaman yang berbuah ketakutan ini agaknya menyasar semua perempuan menikah yang berasal dari pemahaman tradisional agama.

Adapun kelompok kedua yang secara tegas menyatakan bahwa ada kasus pemerkosaan suami terhadap isri adalah mereka yang berbicara atas dasar hak asasi manusia. Bagi kelompok ini perempuan adalah sebagai mana laki-laki, berhak mengatur, menerima, menginginkan dan menolak apapun yang terkait dengan dirinya.

Atas dasar hak asasi ini maka laki-laki tidak boleh memaksa perempuan untuk melakukan hubungan seksual bahkan dalam masa pernikahan. Perilaku seksual yang dilakukan tanpa disepakati dan disukai oleh istri layak disebut sebagai pemerkosaan yang dihukum secara pidana oleh negara.

Perspektif Islam terhadap Pemerkosaan Istri

Istilah suami memerkosa istri, adalah baru dalam tradisi Islam. Sehingga istilah pemerkosaan secara spesifik tidak akan ditemukan dalam khazanah fikih Islam klasik. Meski begitu dalam khazanah fikih klasik telah ada pembicaraan tentang etika dalam pergaulan suami istri. Pendapat yang populer muncul dari Imam Nawawi.

Makna hadis tentang malaikat melaknat perempuan itu menurut Imam Nawawi adalah bahwa istri wajib memenuhi kebutuhan suami bila diminta, kecuali ada uzur syar’i (alasan yang diperboleh agama) untuk menolaknya. Termasuk dalam alasan syarak ini adalah sakit, dan hal-hal lain yang menghalanginya untuk melakukan hubungan intim. Bila tidak ada uzur syar’i maka istri wajib memenuhi permintaan suaminya. Agaknya hal lain yang menjadi uzur syarak yang tidak disebut di sini menjadi ruang bagi terjadinya pemaksaan seksual atau pemerkosaan terhadap istri.

Dalam bahasa Arab terminologi memerkosa istri dikenal dengan sebutan Ightishab az-Zaujah. Kemunculan Istilah ini telah menjadi pembicaraan para Ulama di Timur Tengah. Ini berarti bahwa fenomena pengajuan pemerkosaan istri bukan hanya fenomena Indonesia melainkan juga dunia Islam. Istilah ini menurut Muhammad Abdul Mun’im Al-Birry, Dosen Dakwah Al-Azhar Mesir tidak pernah ada dalam kajian hukum keluarga Islam. Istilah ini dianggap sebagai produk hukum keluarga Barat yang harus ditolak. Sedang Yusuf al-Badri menolak masalah ini karena beralasan bahwa ketaatan istri pada suami adalah mutlak, sebagaimana alasan umum yang telah dibahas di atas.

Berbeda dengan Al-Birry, Su’ad Saleh, Dekan Dirasat Islamiyah Al-Azhar Mesir mengatakan bahwa istilah pemerkosaan istri boleh digunakan bagi orang yang melakukan kekerasan pada istrinya saat berhubungan intim. Apabila suami melakukan pemerkosaan, pemaksaan seksual, maka istri berhak mengadukan suaminya pada hakim dan menuntut cerai. Ulama Syiah, Sayid Muhammad Husain juga menyatakan bahwa hubungan seksual harus dilakukan atas dasar kesepakatan. Suami tidak berhak memaksa istri untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Dan istri berhak meminta cerai bila suami memaksakan kehendak seksualnya.

Pendapat Su’ad Saleh ini didukung oleh Ablah al-Kahalawi, Mantan Dekan Dirasat Islamiyah Mesir, bahwa hubungan intim (seksual) harus dilakukan dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Karena kekerasan dalam hubungan seksual bertentangan dengan Islam. Hanya saja ia tidak sepakat dengan hukuman pidana, karena hal itu akan menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga muslim. Baginya solusi atas kasus pemerkosaan istri pendidikan agama, terutama tentang etika berhubungan seksual.

Di antara kedua pendapat yang saling bertentangan itu, ada pendapat umum dari para ulama, bahwa apapun istilah yang digunakan, hubungan seksual harus dilakukan dengan cara baik, atas dasar kerelaan istri, tanpa pemaksaan. Istri berhak menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual bila ada uzur seperti sakit dan kelelahan. Pendapat terakhir ini disampaikan oleh Ali Jum’ah, Mabruk ‘Atiyah, Mas’ud Sabri.

Terlepas dari pendapat umum itu, keputusan mufti Tunisia, Hamdah Said menarik untuk disimak. Ia memutuskan bahwa pemerkosaan oleh suami terhadap istri hukumnya haram. Alasannya adalah bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dan diciptakan dari jiwa yang sama (nafsin wahidah). Selain itu, hubungan seksual harus dipahami sebagai ibadah (nafkah). Dan dalam ibadah tidak boleh ada kekerasan. Dengan demikian suami tidak dibenarkan melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan istri sementara istrinya sedang tidak menginginkannya.

Muhammad Yusuf El-Badri, Pengkaji Islam dan Kebudayaan di Simak Institute 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *