Menyiapkan Kepemimpinan Politik

Breaking News

Opini Revi Marta Dasta

Banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi di berbagai daerah, menjadi tamparan keras terhadap hasil pelaksanaan Pilkada. Ternyata Pilkada yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, belum mampu sepenuhnya menghasilkan kepala daerah yang bersih dan bebas dari kasus korupsi.
Padahal ide awal kelahiran Pilkada langsung yang dimulai tahun 2005, adalah untuk mencari pemimpin yang punya legitimasi kuat di masyarakat dan berkualitas serta menghindari terjadinya proses politik uang yang selama ini terjadi, ketika pemilihan dilakukan oleh DPRD. Harapannya agar kepala daerah yang dihasilkan benar-benar mampu membawa perubahan masyarakat lebih sejahtera dari sebelumnya.

Kasus korupsi yang menimpa kepala daerah dan wakil rakyat tersebut diakibatkan oleh pengelolaan keuangan daerah, perizinan dan gratifikasi, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Tak pelak pemangku kepentingan tersebut berurusan dengan intitusi penegak hukum.

Data Komisi Pemberatansan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa terdapat 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota terjerat kasus korupsi (Kompas, 3 Agustus 2016). Data lain menyebutkan bahwa 74 orang anggota DPR RI periode 2009-2014 terlibat korupsi, sedangkan periode 2014-2019 sudah beberapa orang yang ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK.

Tersangkutnya kepala daerah dan wakil rakyat tersebut diakibatkan oleh pengelolaan keuangan daerah, perizinan dan gratifikasi, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Tak pelak pemangku kepentingan tersebut berurusan dengan intitusi penegak hukum. Data Komisi Pemberatansan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa terdapat 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota terjerat kasus korupsi (Kompas, 3 Agustus 2016). Data lain menyebutkan bahwa 74 orang anggota DPR RI periode 2009-2014 terlibat korupsi, sedangkan periode 2014-2019 sudah beberapa orang yang ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK.

Mencermati fenomena seperti diatas maka wacana kepemimpinan politik ramai dibicarakan dikarenakan banyak kisah yang membuat para pemangku kepentingan pemerintahan terjerembab dalam berbagai kasus. Tidak hanya kasus korupsi yang marak dikalangan pemangku kepentingan tetapi juga mulai menjalar pada kasus penyalahan penggunaan obat-obatan terlarang serta perilaku kekerasan. Mereka tidak hanya anggota DPR tetapi juga kepala daerah dan anggota DPRD.

Jika berkaca pada  data tersebut, partai politik dinilai gagal melahirkan pemimpin politik yang handal dan merakyat. Padahal mereka yang disodorkan oleh partai politik sudah berjanji untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya ketika terpilih mereka tidak mampu menjalankan amanah rakyat sebagaimana dengan sumpah yang dibacakan ketika pertama kali dilantik sebagai pejabat negara atau pejabat daerah.

Jika begitu bagaimana dengan fungsi parpol dalam menyiapkan kepemimpinan politik tersebut. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwa tujuan partai politik adalah mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan rekrutmen politik, pasal 11 UU tersebut  menyatakan bahwa rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Mengenai rekrutmen politik, Jimly Asshiddiqie  dalam sebuah makalahnya yang berjudul “Dinamika Partai Politik dan Demokrasi” mengatakan bahwa  partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya.

Dengan banyaknya persoalan yang didapkan oleh kepemimpinan partai politik, sejumlah pihak mulai gerah dengan kondisi itu. Partai politik satu per satu  mulai melakukan pendidikan politik ataupun sekolah politik terutama bagi kadernya yang akan maju sebagai kepada daerah maupun anggota dewan. Tidak hanya partai politik,  organisasi masyarakat bahkan individu juga menggagas sekolah politik.

Lewat langkah tersebut partai politik mampu menciptakan politisi menjadi teladan masyarakat, dengan konsekuensi mereka tidak akan menyalahgunakan jabatannya ketika menjabat nantinya. Tetapi mereka akan menjadi politisi handal yaitu memiliki kualitas memperjuangkan nasib, memiliki kemampuan leadership dan manajemen pembangunan daerah

Sementara ormas dan tokoh bangsa yang terlibat dalam sekolah politik tersebut merupakan angin segar bagi perkembangan demokrasi di indonesia. Artinya mempersiapkan rekrutmen kepemimpinan politik ini tidak hanya diserahkan bulat-bulat kepada partai politik, tetapi ormas dan tokoh-tokoh yang sudah “pensiun” di politik juga memberikan pemikiran dan masukan terkait dengan masa depan kepemimpinan daerah dan nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *