Pengamat; Partai Islam Tidak Memperjuangkan Umat

Editorial Islam Liputan

Ciputat – Selama hampir dua tahun belakangan ini, minat umat Islam akan politik tampak meningkat. Hal ini dapat dilihat dari intensitas pembicaraan masyarakat terhadap tema politik di media sosial.

Direktur Simak Institute, Budi Johan menyebutkan apakah minat politik umat islam yang kian hari kian meningkat, menunjukkan akan kebangkitan Islam politik? Sebagaimana hal ini bermula dari pilkada DKI Jakarta 2016/2017. minat politik itu muncul bisa karena atas pilihan pribadi dan sadar atau karena hasutan orang lain dan mobolitas. Namun garis batas kedua hal ini sulit untuk diurai. Tingginya minat politik umat islam pada akhirnya disebut ahli sebagai populisme Islam.

“Meski pada awalnya suara umat Islam sempat mengerucut, tiba-tiba koalisi partai politik di beberapa daerah menjadi cair. Hal ini membuat sebagian umat islam sendiri agak kebingungan bahwa ternyata politik bertumpu pada kepentingan kekuasaan elit (partai) politik”, sambungnya.

Di tahun pemilu ini, sebenarnya arah politik Islam ini kemana? Apa yang ingin dicapai dari perjuangan politik itu? dan Apakah partai Islam dapat menjadi tumpuan aspirasi umat? Untuk menjawab hal kita Simak Institute menghadirkan para pengamat dan Ahli dalam sebuah acara diskusi publik, Sabtu,20/01/2018 di Ciputat. Hadir sebagai pembicara adalah Arya Fernandes dari CSIS, Pangi Syarwi Chaniago dari VOXPOL Center dan Irwan Natsir sebagai ahli dari Simak Institute.

Sejak pemilu 1999 hingga 2014, gabungan suara pemilih berbasis agama cenderung menunjukkan penurunan. Hal ini antara lain menurut Arya fernandes, disebabkan oleh kegagalan partai dalam menawarkan program yang jelas dan membedakan antara partai berbasis agama dengan partai nasionalis. Terjadinya kemandekan kaderisasi dan konflik internal dalam partai berbasis agama juga menjadi penghambat suara partai.

Peneliti CSIS ini juga menyebutkan, dari segi aspirasi, partai berbasis agama tidak mempunyai arah yang jelas dalam perpolitikan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan gagasan dan aspirasi yang diusung dalam setiap pemilu, baik dalam hal kebijakan maupun dalam hal koalisi. Bahkan dalam dua kali pemilu serentak belakangan, partai berbasis agama cenderung mengikuti poros koalisi partai nasionalis.

Apakah agama menjadi pertimbangan oleh pemilih? Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, pertama, kesalehan personal, baik berupa kedekatan dengan ormas Islam maupun keaktifan melakukan ritual keagamaan. Menurut Arya dalam diskusi Simak Institute (Sabtu/20/01/2018) “kesalehan personal tidak mempengaruhi pilihan terhadap partai”. Sehingga kedekatan seseorang dengan ormas Islam, tidak menjadi pertimbangan bagi pemilih.

 

Selain itu, menurut Arya, mestinya semakin banyak orang yang dekat dengan ormas tertentu (di partai politik) harusnya memberi efek pada partai berbasis agama. Kenyataannya justru berbeda. Bahkan pilihan utama kader ormas Islam bukan partai berbasis agama.

Pembicara lain dalam diskusi Simak Institute, Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan “Partai Islam tidak mempunyai figur yang mampu mengangkat elektabilitas partai. Selain itu, partai Islam tercipta untuk mengambil (mendulang) suara belaka, belum memberi azas manfaat untuk kehidupan umat Islam”.

Lebih tegas seperti diungkap Irwan Natsir, Dewan Ahli Simak Institute, bahwa partai Islam tidak memperjuangkan kepentingan dan aspirasi umat Islam. Hal itu dapat dilihat dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai basis kepala daerah dalam menjalankan program, yang cenderung bersifat umum, tidak spesifik untuk kepentingan umat Islam.

“Jika ukurannya adalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan misalnya, justru di beberapa daerah yang dipimpin oleh pemimpin berasal dari partai berbasis Islam seperti Jawa barat, kemiskinan dan ketimpangan (yang diderita umat Islam sebagai penduduk mayoritas) semakin meningkat dan besar”. Ujar Irwan Natsir

Ia melanjutkan, “ketika orang yang berbasis Islam berkuasa, mereka justru happy dengan kekuasaannya, menumpuk kekayaan dan nepotisme, dengan berbagi kekuasaan”.

Sebaliknya pemimpin daerah berasal dari partai berbasis non-agama, justru menjadi pemimpin yang mempunyai pemimpin berprestasi. “Hari ini, kepala daerah yang dikenal (orang) punya terobosan, transparansi justru tidak lahir dari partai berbasis Islam. Sebut saja misalnya, Bu Risma dari Surabaya, Azwar Anas (Banyuwangi) dan Ridwan Kamil (Bandung). Tidak dari partai Islam” tegas Irwan Natsir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *