Politisasi Agama dalam Pemilukada DKI

Opini

Opini Budi Johan*

Hiruk-pikuk menjelang pemilukada sedang marak di arena perpolitikan Nasional, dalam rangka penentuan  Gubernur DKI. Suasana ini sangat menyita perhatian banyak kalangan, mulai dari masyarakat DKI Jakarta sendiri maupun yang di luar Jakarta, dari yang mempunyai hak suara hingga yang tidak punya KTP DKI. Semuanya terhipnotis dalam gelombang irama wacana pemilukada DKI Jakarta. Yang membuat daya tarik dan menyita perhatian adalah agama terseret kedalam wacana perpolitikan ini bahkan mengarah pada ‘sentimen agama’, karena di antara bakal calon yang telah maupun sebelum didaftarkan ke KPU ada yang berasal dari kalangan minoritas agama dan etnis. Yang berakibat pada politik primordial yang mendatangkan ‘sentiment agama’ dan etnis

Politik primordial yang menjurus pada ‘sentimen agama’ ini sedang marak di perpolitikan dalam rangka penetuan DKI 1, disebabkan penduduk dan masyarakat Indonesia sangat religius. Agama telah mangakar dalam budaya dan kehidupan kita sehari-hari, bahkan seperti bangsa-bangsa lain, agama menjadi “alat politik”  sangat potensial, karena sebagian beranggapan pentingnya agama sebagai legitimasi untuk menentukan pilihan bagi masyarakat. Dalam politik, agama sebagai sumber legitimasi politik tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu, politik dan budaya politik yang berkembang masih saja diwarnai oleh kesadaran primordial agama.

Pemilukada  DKI yang diharapkan akan membentuk budaya politik modern, karena DKI merupakan ibu kota Indonesia diharapkan akan menjadi pilot project pemilukada modern, justru membuat kuatnya politik primordial, yang telah membawa agama ke ranah politik. Berhubung warga DKI mayoritas beragama Islam. Tidak heran agama Islam dijadikan atau terjebak menjadi ‘kartu politik’ ketimbang sebagai referensi moral politik yang obyektif.

Hal ini berangkat dari pro dan kontra terhadap boleh atau tidaknya pemimpin kafir dalam Islam, serta perbedaan tafsir surat al-Maidah 51 di kalangan mufassir. Di samping itu juga masuk pula ke wilayah etnis, karena salah satu balon sekaligus petahana ikut berkompetisi untuk DKI 1. Yang mengakibatkan isu-isu agama dan etnis menjadi ikon dalam menjatuhkan lawan politik, berujung pada pada isu pelecehan kitab suci (al-Qur’an) karena ada uangkapan yang dari salah balon (Ahok) dalam memahami surat al-Maidah.

Dari ungkapan Ahok terhadap surat al-Maidah tersebut berujung pada pelaporan ke pihak berwajib dengan sangkaan pelecehan kitab suci oleh beberapa kalangan dan diringi dengan perdebatan ‘panas’ di media sosial yang akhirnya memaksa Ahok untuk meminta maaf di depan publik melalui media elektronik.

Kesadaran dan semangat terhadap Islam inilah bagi umat dengan segala kompleksitasnya membuat pemilukada DKI menjadi waacana politik nasional. Kompleksitas sebagai mayoritas yang tidak rela dipimpin oleh minoritas baik dari segi agama maupun etnis, menjadi berperasaan minoritas sebagian umat. Dalam sistem demokrasi, sebenarnya ini merupakan hal biasa, sehingga umat Islam merespon politik merasa penting memainkan ‘sentimen agama’ itu dalam percaturan penentuan pemimpin.

Politik Primordial agama khususnya Islam memang bisa dimengerti karena tidak akan mudah melepaskan jebakan kesadaran umat Islam dalam berpolitik. Apalagi jika ‘kemenangan muslim’ memang dianggap tetap identik dengan kemenangan Islam daripada kemenangan nilai-nilai dasar Islam itu sendiri. Oleh karena itu, selama kesadaran kelompok yang menonjolkan simbol Islam, maka Islam selamanya akan diperjuangkan sebagai entitas politik yang ekslusif dan sekali lagi bukan sebagai agama yang seharusnya melindungi dan merahmati siapa saja yang memperjuangkan keadilan sebagai keridhaaan Tuhan bisa terhalang hanya karena ada beban keyakinan agama dalam politiknya.

Akan tetapi kalau kesadaran seperti ini akan tetap mewarnai kehidupan politik nasional, maka akan banyak problematika yang muncul. Harapan untuk mempunyai pemimpin yang demokratis dan mementingkah kepetingan rakyat di atas kepentingan dirinya akan selalu terhambat, karena kita tidak mampu mewujudkan budaya politik modern yang terbuka demi terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai prinsip utama dalam menentukan pemimpin.

Untuk itu dibutuhkan kehadiran agama sebagai kontrol politik yang kuat. Dan tidak akan berjalan kalau tidak didukung dengan kekuatan moral politik yang sungguh-sungguh di dalam masyarakat. Kalau kehidupan politik berjalan semata-mata karena pertimbangan-pertimbangan primordial, akibatnya artikulasi kepentingan kekuasaan yang riil yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari jauh dari harapan, bahkan sebaliknya akan berlindung dibalik sentiment primordial agama Islam.

Berjuang untuk memperoleh pemimpin Islam bukan lagi dengan memenangkan partai Islam atau memenangkan orang Islam, tetapi lebih mengutamakan bagaimana memenangkan nilai-nilai dan ajaran Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa melalui peningkatan dan pengamalan ajaran nilai-nilai Islam ke dalam politik agar nilai-nilai Islam bisa menguasai politik.

Kalau itu terjadi, saya kira agama menemukan maqamnya yang terhormat. Sebab jubah agama akan lebih hangat dipakai sebagai pakaian kharismatik dalam kewibawaan ritus keshalehan personal, sementara jubah agama dalam publik akan tetap mampu menyuarakan pesan profetisnya sebagai hidayah kekuatan moral politik yang korektif terhadap tegaknya keadilan sosial. Tanpa reposisi agama dalam garis otonomi moralitas politik, agama tetap saja akan mudah dijebak dan dibawa sebagai pembenaran konflik.  Kita sesungguhya butuh kesadaran ber-agama yang memperjuangkan keadilan sosial sebagai panggilan Iman. Wallahu ‘alam bi Shawab

 

*Dosen Uhamka

Gambar: hizbut-tahrir.or.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *