Takah Wakil Rakyat Sumatera Barat

Opini

Opini Muhammad Yusuf el-Badri

Rakyat Sumatera Barat ditimpa masalah terkait perilaku menyimpang para wakilnya, baik di daerah maupun tingkat nasional. Masalah itu sendiri tak lain dari soal kekuasaan, narkoba, suap dan perempuan.

Ketika masalah itu menimpa Irman Gusman, ‘mayoritas’ masyarakat Sumatera Barat  menyebutnya sebagai musibah meski tetap ada yang menyebut sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum. Selang beberapa minggu setelah kasus Irman mencuat, beredar video anggota DPRD Pariaman sedang menghisap candu.

Berikut, seolah tanpa jeda, kurang dari satu bulan muncul pula kasus asusila Ketua DPRD Sijunjung yang kemudian diiringi oleh adu otot anggota DPRD Padang Panjang. Tanpa menunggu waktu lama, anggota DPRD Pesisir Selatan juga berbuat kekerasan terhadap Wali Nagari.

Rasanya lengkap sudah, waki rakyat sebagai pelaku kejahatan, pelanggaran hukum, asusila dan berkarakter premanisme. Ditinjau dari fungsinya sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif, perbaikan sosial budaya apa yang bisa diharapkan dari mereka yang bejat itu? Dan aturan kesejahteraan seperti apa akan diperjuangkan oleh mereka yang serakah?

Melihat kepada pribadinya, mereka bukan orang sembarangan yang tidak bersuku berlimbago. Di antara mereka adalah Ninik Mamak dan cadiak pandai dalam sukunya masing-masing dengan menyandang gelar kebesaran Adat di bahunya. Namun ketika berhadapan dengan kekuasaan, uang dan seksualitas, semua orang tampak sama.

Bila karakter mereka jauh dari ketauladanan, cenderung melanggar hukum, dan lebih memilih hidup dengan kekerasan, kenapa mereka bisa terpilih dan menduduki kursi Perwakilan Rakyat? Jawabannya hampir dapat dipastikan bahwa masyarakat pemilik suara tidak memilih wakil mereka untuk lembaga legislatif daerah maupun pusat karena alasan kecerdasan dan kebaikan moral.

Sangat mungkin, faktor takah berpengaruh dan dominan menjadi alasan masyarakat untuk memilih wakil mereka tanpa mempertimbangkan kecerdasan dan pengalaman mereka. Baik kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional maupun pengalaman sebagai wakil rakyat dan rekam jejak perjalanan hidupnya. Sehingga tak sedikit orang yang pernah terlibat kejahatan dan korupsi terpilih kembali sebagai wakil rakyat. Konon ada pula mantan narapidana pula yang menjadi orang berpengaruhi di lembaga legislatif Sumatera Barat.

Bila hal ini yang terjadi, kinerja mereka tentu dapat diterka, sembari berucap, wajar Sumatera Barat tidak pernah maju dalam ekonomi dan budaya. Wajar pula kiranya, pengangguran dan kekurangan lapangan kerja tidak pernah teratasi selama bertahun-tahun. Dan pantas pendidikan di Sumatera Barat yang dari waktu ke waktu hanya melahirkan pencari kerja.

Sebab, tidaklah mungkin orang yang terpilih menjadi wakil rakyat dengan alasan takah sebagai hal mahal yang dimilikinya, akan menjangkau soal pembangunan pendidikan. Buktinya, meski sudah ada otonomi pendidikan tapi kita tidak melihat desain pendidikan Minangkabau masa depan. Demikian pula dengan kebudayaan, sebab kebudayaan tidak mungkin dibangun dengan takah  yang menyelimuti watak kekerasan tetapi dengan intelektual dan pemikiran.

Wakil Rakyat Sungguhan

Menjadi Wakil Rakyat Sumatera Barat sesungguhnya, bukan berarti asal ada yang mewakili, baik partai, suku maupun daerah. Tetapi lebih dari itu adalah memahami sosiokultural Minangkabau dan mengerti dengan tantangan hidup zaman global sehingga jelas akan dibangun menjadi apa Sumatera Barat ke depan.

Satu dari sosiokultural yang harus dimengerti oleh Wakil Rakyat Sumbar adalah bahwa masyarakat Minangkabau adalah masyarakat pemikir dan intelektual. Oleh karena itu, perda yang juga diharapkan lahir dari Wakil rakyat itu adalah peraturan yang menopang pendidikan, kebudayaan dan  kerja intelektual.

Kini kultur pendidikan, intelektual, budaya bahkan kultur dagang, lebih ‘semarak’ di Jakarta, Bandung maupun Yogyakarta. Baik dari aspek lembaga pendidikannya, wacana pengetahuan dan pemikiran yang dilahirkannya, berupa perkembangan dan penyebaran buku maupun ketersediaan toko buku dan percetakannya.

Tampak sekali, kultur itu telah lama berpindah ke luar Sumatera Barat tanpa sisa sama sekali. Sehingga kita sulit menemukan aroma intelektual, penyebaran wacana pengetahuan di daerah yang pernah banyak melahirkan pemikir itu. Kultur Sumatera Barat dulu, kini sudah menjadi ikon daerah lain, seperti Jakarta dengan kota tujuan pendidikan dan Yogyakarta dengan julukan kota pelajar.

Saat ini, diakui atau tidak Sumatera Barat hanya tinggal sejarah. Sumatera Barat tidak lagi menjadi rujukan intelektual dan pendidikan sebagaimana Bukittinggi tak lagi dikenal sebagai pusat perdagangan dan kuliner.

Fenomena ini tampak merata di seluruh Sumatera Barat, sehingga untuk mencapai perubahan dan perbaikan dalam segala bidang tidak mungkin diharapkan dari kinerja para Wakil Rakyat itu.

Dengan demikian agaknya mustahil untuk mencapai perubahan di Sumatera Barat selama Perwakilan Masyarakat Sumatera Barat masih didominasi oleh orang yang berotak di pangkal lengan itu. Wallahu A’lam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *