Islam, Keadilan dan Jebakan Politik

Islam Kolom Laman Utama

Keadilan tidaklah memandang apapun selain al-‘Adl (Tuhan atau Keadian) itu sendiri. Segala hubungan kekerabatan, pertemanan dan rasa kasihan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi setiap orang untuk berlaku adil.

Opini Muhammad Yusuf el-Badri

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun keadilan untuk dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Seandainya seorang yang tergugat atau yang terdakwa itu kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu dengan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk berbuat keadilan. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS.4;135)

Potret keadilan di Indonesia mulai mengkhawatirkan, tidak hanya bagi oposisi tapi juga orang yang berada di luar kekuasaan, pusat maupun daerah. Para pemegang kekuasaan berlatar belakang nasionalis dan agamis memperlihatkan ketimpangan dalam penegakkan hukum.

Orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah sering kali menjadi sasaran penghukuman. Para pengamat hukum berpendapat bahwa penegak hukum Indonesia tidak lagi bertindak demi dan untuk keadilan melainkan melayani kekuasaan. Siapa saja yang bertentangan dengan kekuasaan dapat dianggap bertentangan dengan hukum. Mengkritik kekuasaan berarti melanggar hukum. Penegak hukum siap sedia mencarikan pasal apapun untuk menjerat orang yang mengkritik pemerintahan. Pemerintahan yang dicapai dengan cara demokratis seketika berubah menjadi otoriter.

Sementara itu, para pendukung kekuasaan mendapat ‘pelayanan’ secara berlebihan dari pemerintah hingga difasilitasi dan ditemani ketika melanggar hukum. Semua orang tahu bahwa dalam konteks politik, pembiaran pelanggaran hukum oleh pendukung merupakan balas budi terhadap dukungan pada saat pemilihan. Para pendukung politik itu merasa bahwa dengan memberi dukungan mereka berhak melakukan apapun selama berada di bawah kekuasaan yang didukung, meski melanggar hukum sekalipun. Peraturan yang mestinya ditegakkan menjadi tumpul di hadapan pendukung kekuasaan.

Rasa-rasanya setiap orang yang berpikir jernih akan berpendapat bahwa dilihat dari sudut apapun kedua perlakuan tersebut di atas adalah bentuk ketidakadilan. Satu pihak terlalu agresif memantau orang yang berbeda dan berlawanan dengan kekuasaan untuk diberi hukuman, di pihak lain terlalu apatis terhadap pelanggaran para pendukungnya. Penyebab utama ketidakadilan itu adalah karena sejak semula penegak aturan sudah berangkat titik yang sangat politis, sehingga keadilan hampir mustahil diwujudkan dalam masyarakat.

Anehnya laku ketidakadilan itu muncul dari pemerintahan, baik yang didukung oleh ideologi nasionalis  dan ideologi religius. Lalu pertanyaannya, ketika ideologi politik religius tidak mampu bertindak adil pada pendukung dan pengkritik dalam menjalankan pemerintahan, kepada siapa keadilan bisa ditumpangkan?

Evaluasi Laku Politik Islam

Selama kurun tiga-empat tahun terakhir laku dan praktik politik Islam memperlihatkan sesuatu yang tidak berbeda dengan laku politik sekuler. Cacian dibalas cacian. Penyebaran fitnah dibalas dengan fitnah. Panggilan dengan nama buruk dibalas juga dengan nama yang tak kalah buruk. Bahkan umat Islam sendiri yang bergerak atas nama dan ideologi Islam tak segan dan tak malu pada Tuhan sehingga ia memanggil saudaranya dengan nama binatang. Semua itu dilakukan atas nama jihad dan perang demi kekuasaan.

Bila hal itu dilakukan atas dasar ideologi sekuler, orang akan maklum. Halal dan haram tidak berlaku bagi mereka. Kitab suci mereka bukan Alquran. Tauladannya bukan Nabi Muhammad saw. Tetapi bila umat Islam yang melakukan segalanya demi kekuasaan, hingga melanggar larangan-larangan Tuhan seperti larangan memanggil dengan nama buruk, larangan mencari-cari kesalahan dan lain sebagainya, semangat politik ini patut dipertanyakan. Apakah Islam memang begitu?

Laku politik terakhir yang sangat mencolok dalam tubuh kelompok politik atas nama Islam adalah soal keadilan yang timpang. Ketimpangan itu tampak sangat nyata ketika pemerintahan yang didukung oleh umat tidak berdaya melakukan pencegahan terhadap pendukungnya sendiri yang berpotensi melanggar aturan. Sementara pada saat yang sama, warga biasa bukan pendukung kekuasaan, menjadi korban aksi kejar-kejaran aparat demi sebuah penegakkan aturan.

Bila keadaan ini diteruskan maka akan berdampak pada citra Islam itu sendiri. Orang akan sampai pada kesimpulan bahwa dalam praktik politik yang didukung oleh ideologi berbasis Islam juga tidak ada keadilan, orientasi politik atas nama agama tidak lain hanya kekuasaan belaka, atau Islam hanyalah jargon dan alat provokasi untuk memperoleh kekuasaan. Islam tidak dipandang lagi sebagai basis nilai-nilai luhur untuk membangun masyarakat yang adil dan berkemanusiaan. Sebelum kesimpulan itu menjadi pandangan umum, maka tindakan politik atas nama Islam akhir-akhir ini patut dievaluasi.

Konsep Keadilan Islam

Penegakkan keadilan adalah perintah dari Islam. Hukumnya wajib sebagaimana perintah lain seperti shalat, zakat dan haji. Paling tidak ada beberapa ayat dalam Alquran yang berbicara tentang kewajiban berlaku adil, antara lain adalah QS 4;58, 127, 135, QS 5;8, 42, QS 6;152, QS 16;76, 90, QS 49;9, QS 60;8.

Ayat yang berbicara tentang keadilan itu seringkali disangkutkan dengan hukum dan ekonomi. Islam mengajarkan pentingnya berlaku adil terhadap sesama dalam kedua aspek tersebut. Melalui Alquran, setiap muslim dituntut bertindak adil oleh Allah swt tidak hanya kepada sesama muslim (baynakum) tapi juga kepada orang yang kafir. Bahkan alasan tidak menyukai suatu kelompok agama tidak dapat dibenarkan oleh Islam untuk berlaku semena-mena, sehingga mengurangi hak-hak mereka. “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali karena kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Selain itu, Allah swt mengingat agar orang beriman mesti bersikap adil kepada diri sendiri, keluarga dan kerabat, orang kaya yang dan orang miskin. Peringatan ini penting mengingat seringkali orang mampu menegakkan hukum dan aturan pada orang lain tetapi lebih sering lagi gagal menegakkan hukum pada diri sendiri, keluarga dan orang terdekat mereka.

Dalam konteks bernegara, penegak hukum sering kali tak berdaya menjatuhkan sanksi ketika berhadapan dengan saudara, orang sesuku, separtai, atau orang yang punya uang dan kekuasaan. Hukum menjadi mati saat dihadapkan pada hubungan kekerabatan dan pertemanan. Dengan beragam alasan, mulai dari kasih sayang, hutang budi, tak enak hati dan segala macam perasaan lainnya, keadilan gagal ditegakkan. Hal terakhir inilah yang tengah menimpa politik umat Islam.

Peringatan Allah swt tentang berlaku adil mesti menjadi laku atau tindakan umat Islam dalam hidup sehari-hari termasuk dalam politik. Seorang muslim tidak dibenarkan mengurangi hak-hak orang lain atas dasar apapun selain dasar keadilan. Dan keadilan itu perpatokan pada kesepakatan bersama yang telah dirumuskan. Dalam kontesk Indonesia kesepakatan bersama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pada QS.4;135 disebutkan bahwa keadilan tidaklah memandang apapun selain al-‘Adl (Tuhan atau Keadian) itu sendiri. Segala hubungan kekerabatan, pertemanan dan rasa kasihan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi setiap orang untuk berlaku adil. Berdasarkan ayat ini, suatu pemerintahan yang didukung oleh semangat Islam mestinya tidak boleh abai pada pelanggaran yang dilakukan oleh pendukungnya. Semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa dibeda-bedakan. Begitulah Islam mengajarkan.

Bila suatu pemerintahan yang dibangun dengan semangat dan ideologi Islam bertindak sebaliknya, membiarkan para pendukungnya bertindak semena dan menegakkan aturan pada orang yang tidak mendukungnya, maka pemerintahan itu sudah bertentangan dengan Alquran. Lalu pemerintahan dengan semangat Islam itu hanya tinggal bangkai belaka. Mengingat mahalnya sebuah keadilan di Republik ini, maka pemerintahan yang dibangun dengan semangat agama mesti menjadi tiang bagi terciptanya keadilan. Semoga.

 

Sumber gambar; https://www.islamstory.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *