Menolak PMA Majelis Taklim

Editorial Islam Kolom

“Ketika kekuasaan bersatu dengan kelompok agama,

maka kelompok agama itu akan bertindak seperti politisi

ketika menghambat kelompok yang berbeda dengan mereka”

-Muhammad Yusuf el-Badri –

 

Kementerian Agama RI mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim. PMA itu bertanggal 13 November 2019. Tujuan dasar PMA itu secara umum sangat baik, yakni meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain tujuan umum itu PMA punya tujuan khusus adalah menguatkan peran strategis majlis taklim.

Sebagaimana maklum diketahui, bahwa majelis taklim adalah aktivitas keilmuan atau forum pendidikan nonformal untuk umat Islam dalam rangka mempelajari ajaran agama. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan secara sukarela dan dengan sumber daya dari masyarakat sendiri. Jarang sekali pemerintah terlibat secara langsung dalam aktivitas nonformal ini kecuali dalam masa-masa kampanye politik.

PMA dalam hal ini bertujuan memperkuat peran strategis forum keilmuan ini. Dari aspek tujuan PMA Majelis Taklim patut diapresiasi. Meski begitu, Menteri Agama sendiri punya penjelasan lain. Ia mengatakan bahwa tujuan diterbitkannya PMA Majelis Taklim ini adalah supaya pemerintah bisa memberi bantuan ke majelis taklim. Tidak terlalu jelas bantuan apa yang dimaksud. Namun banyak yang menafsirkan bahwa bantuan itu adalah soal pendanaan.

Jika dilihat pasal 20, masalah pendanaan tidak lebih dari 25 kata saja. Ini menunjukkan bahwa soal bantuan adalah dalih belaka. Bukan hal yang serius. Masyarakat tentu paham bahwa pendanaan sebagai alasan diterbitkannya PMA hanyalah alasan yang dibuat-buat. Apalagi alasan itu disampaikan ketika beragam penolakkan dari umat Islam.  

Meninjau Tujuan PMA

Lalu apa tujuan PMA majelis taklim ini? Berdasarkan pasal-pasal yang tertera, yakni pasal tentang pendaftaran Majelis Taklim, tujuan utama yang tersirat dari PMA ini adalah pengontrolan majelis taklim oleh negara. Meski pernyataan yang digunakan sebagai pertimbangan PMA adalah menguatkan peran strategis majelis taklim tetapi PMA ini mengatur juga siapa yang terlibat dalam majelis taklim dan materi apa yang disampaikan.

Perlunya pengontrolan ini oleh negara menunjukkan bahwa sejak awal negara telah mencurigai keberadaan majelis taklim sebagai sesuatu yang bermasalah dengan negara. Tentu saja ini adalah sesuatu yang menyakitkan dan memunculkan rasa ketidakadilan. Dengan demikian wajar ada kecurigaan bahwa umat Islam telah disasar atau dijadikan target oleh negara, dalam hal ini pemerintahan Jokowi-Makruf.

Lebih jauh lagi PMA ini, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6, mengatur bahwa majelis taklim harus didaftar ke negara. Dan pendaftaran dilakukan dengan mengajukan permohonan. Pasal ini berimplikasi pada akan adanya pengelompokkan majelis taklim resmi (legal) dan tidak resmi (ilegal), di mana pemerintah dapat berlaku sewenang-wenang atas dasar keilegalan itu.

Karena sejak PMA ini dirumuskan, pemerintah (Kemenag) berangkat dari rasa curiga pada majelis taklim, bahkan mungkin sejak sebelum PMA ini dibuat, menandakan bahwa negara tidak melihat dengan jernih fakta kajian keislaman di tengah-tengah masyarakat. Hadirnya PMA Majelis Taklim ini menunjukkan bahwa negara tidak pernah benar-benar hadir di tengah umat Islam. Lalu ketika tiba-tiba muncul kepedulian soal bantuan pendanaan, di sini ada keanehan dan kecurigaan menguat pada pemerintah.

Kenapa Pemerintah Menarget Umat Islam?

Pertanyaan ini patut diajukan untuk memahami kehadiran PMA Majelis Taklim. Jawaban paling mungkin dari pertanyaan, kenapa pemerintah menarget umat Islam, adalah karena negara kebingungan mengatasi gerakan keislaman yang ekstrem dan gerakan politik berdasar agama. Indikasi kebingungan dapat dilihat sejak munculnya surat keputusan tentang 200 ulama atau penceramah yang ‘direstui’ oleh negara, di mana para penceramah populer tidak diakomodasi dengan alasan radikal dan anti pancasila.

Kehadiran PMA Majelis Taklim besar kemungkinan hanya melanjutkan cara pandang yang sama dengan 200 ulama versi negara, yakni membatasi bahkan memberantas gerakan kelompok Islam yang dianggap radikal dan anti pancasila. Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa PMA Majelis Taklim tidak sungguh-sunguh menolong dan membantu optimalisasi fungsi Majelis Taklim, tetapi menyasar sebagian besar kelompok Islam dengan ideologi agama tertentu yang tidak disejalan dengan ideologi agama pendukung pemerintah.

Pemerintah Jokowi-Makruf barangkali semakin bersemangat untuk menjegal kelompok Islam lain karena keterlibatan mereka dalam politik praktis. Kelompok ini sebahagian besar ikut dalam kampanye pemenangan Prabowo yang menjadi lawan politik Jokowi-Makruf.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa motif PMA Majelis Taklim adalah ideologi agama kelompok Islam tertentu dan politik kekuasaan Jokowi-Makruf. Ini berarti bahwa PMA tidak benar-benar untuk menguatkan peran Majelis Taklim tetapi ada upaya mengontrol keberadaan Majelis Taklim dan menjegal kelompok yang berbeda dengan kelompok pendukung pemerintah. Sementara secara ideologi, keberadaan PMA adalah bentuk eksistensi ideologi Islam tertentu. Sedangkan upaya pengontrolan dan penjegalan ini didukung pemerintah karena menguntung kekuasaan secara politik. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *