Cirebon, Simak.co.id – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon dinilai masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan melalui pengelolaan potensi daerah yang belum tergarap maksimal.
Salah satunya adalah sektor persampahan, khususnya dari aktivitas hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, perusahaan, dan pelaku usaha lainnya.
Di tengah banyaknya gedung usaha yang beroperasi di Kota Cirebon, kerja sama resmi pengelolaan sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat disebut masih terbatas.
Hingga saat ini, baru 32 gedung yang tercatat telah menjalin nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan DLH Kota Cirebon.
Baca Juga : Sat Lantas Polres Kuningan Sosialisasi Safety Riding dan Ops Patuh Lodaya 2026 di SMKN 1 Jagara
Kondisi tersebut menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio. Ia mendorong DLH untuk memperluas kerja sama dengan para pelaku usaha, terutama sektor yang menghasilkan sampah dalam jumlah cukup besar setiap harinya.
Menurutnya, perluasan kemitraan tersebut bukan hanya penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengangkutan sampah, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD melalui retribusi persampahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Andrie menilai, pelaku usaha yang menghasilkan sampah secara rutin perlu didorong agar memiliki mekanisme pengelolaan yang jelas dan terintegrasi dengan DLH.
Dengan adanya kerja sama resmi, pengangkutan sampah diharapkan dapat berjalan lebih tertib, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha.
Selain menjaga kebersihan lingkungan perkotaan, langkah tersebut juga dinilai dapat memperkuat tata kelola persampahan di Kota Cirebon.
Baca Juga : Hari Ketiga Bimtek BOS Kinerja Terbaik 2026, Guru SMKN 3 Tidore Perkuat Kompetensi Digitalisasi Pembelajaran
Sebab, peningkatan volume aktivitas usaha semestinya diimbangi dengan tanggung jawab pengelolaan sampah yang memadai.
Karena itu, DLH diharapkan tidak hanya mengandalkan pola pengelolaan yang sudah berjalan, tetapi juga aktif melakukan pendataan, sosialisasi, serta pendekatan kepada hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, dan perusahaan yang belum menjalin kerja sama.
Pendataan yang akurat menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui potensi sampah dari setiap sektor usaha sekaligus memastikan pelayanan persampahan dan penerapan retribusi berjalan sesuai regulasi.
Dengan memperluas kerja sama tersebut, Pemerintah Kota Cirebon diharapkan mampu mengoptimalkan potensi penerimaan daerah sekaligus menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih tertib, profesional, dan berkelanjutan.
Optimalisasi retribusi persampahan pada akhirnya bukan semata-mata persoalan menambah penerimaan daerah, melainkan juga upaya membangun keseimbangan antara aktivitas ekonomi, tanggung jawab pelaku usaha, dan kualitas lingkungan hidup masyarakat Kota Cirebon.
26 Oktober 2026
