TERNATE, – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui optimalisasi pemanfaatan Portal Satu Data. Langkah ini dilakukan guna mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Portal Satu Data Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Tengah.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Bela Ternate, Kamis (5/11/2026), dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Halmahera Tengah, Andi Ismail Akbar.
Bimtek yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 5–6 November 2026, mengusung tema “Optimalisasi Satu Data Sektoral, Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Berbasis Data di Bumi Fagogoru.”
Baca Juga : Rosihan Anwar Pimpin Pokdarkamtibmas Halteng 2026–2029, Siap Perkuat Sinergi dengan Polri dan Masyarakat
Dalam sambutannya, Andi Ismail Akbar menegaskan bahwa ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, data memiliki peran strategis sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan, menentukan arah kebijakan, serta melakukan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah.
Ia menjelaskan, Portal Satu Data bukan sekadar tempat penyimpanan informasi pemerintahan, melainkan instrumen penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Portal Satu Data tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan informasi pemerintahan, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data,” tegas Andi.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berperan aktif dalam menyediakan, mengelola, serta memperbarui data sektoral sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Baca Juga : DINKES HALMAHERA TENGAH MATANGKAN PROGRAM KESEHATAN 2027, UTAMAKAN DATA DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
Andi menilai, keberhasilan implementasi kebijakan Satu Data sangat ditentukan oleh komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah. Sebab, data yang tidak diperbarui, tidak akurat, maupun tidak terintegrasi dapat menghambat proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.
“Tanpa komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah, Satu Data hanya akan menjadi jargon tanpa implementasi nyata di lapangan,” ujarnya.
Berdasarkan laporan panitia, kegiatan Bimtek tersebut diikuti sebanyak 96 peserta yang terdiri atas perwakilan 38 perangkat daerah dan 10 kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta mendapatkan pembekalan teknis mengenai tata cara penginputan, pengelolaan, pemutakhiran, hingga penyajian data sektoral melalui Portal Satu Data.
Melalui pembekalan tersebut, para operator diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam mengelola data pemerintahan secara profesional, sehingga informasi yang dihasilkan benar-benar akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemkab Halmahera Tengah berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda peningkatan kapasitas aparatur, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, serta kesamaan pemahaman antarperangkat daerah dalam pengelolaan data sektoral.
Optimalisasi Portal Satu Data diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang lebih terukur, efektif, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan setiap program pemerintah benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah.
Kegiatan Bimtek Pengelolaan Portal Satu Data Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2026 tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2026.
Dengan penguatan sistem Satu Data, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang modern, terbuka, dan responsif melalui pemanfaatan data sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
