SAMPANG http://simak.co.id Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sampang mencatat jumlah penduduk miskin pada 2025 mencapai 213.980 jiwa atau 20,61 persen dari total penduduk, pada periode yang sama, jumlah penganggur meningkat sebanyak 553 orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Sampang pada 2024 tercatat sebesar 20,83 persen atau sekitar 214.320 jiwa, pada 2025, angka tersebut turun menjadi 20,61 persen atau 213.980 jiwa. Senin (02/11)
Dengan demikian, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 340 jiwa dalam satu tahun.
Pada sektor ketenagakerjaan, BPS mencatat jumlah penganggur pada Agustus 2024 sebanyak 14.191 orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 2,50 persen.
Sementara pada Agustus 2025, jumlah penganggur mencapai 14.744 orang dengan TPT sebesar 2,44 persen, terdapat penambahan 553 orang penganggur dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca Juga : Tahun Kedua Slamet Junaidi-Ahmad Mahfudz, PAD, Belanja Modal, dan Janji Manis Pembangunan
Penurunan TPT tersebut berlangsung bersamaan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, pada Agustus 2024, angkatan kerja Sampang tercatat 568.098 orang, sedangkan pada Agustus 2025 meningkat menjadi 603.440 orang.
Data ketenagakerjaan BPS juga mencatat pekerja formal di Sampang pada Agustus 2025 sebesar 27,93 persen dari total penduduk bekerja.
Dalam publikasi statistik ekonomi, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang pada 2025 sebesar 3,45 persen, angka tersebut meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar 1,71 persen.
Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian tumbuh 4,99 persen, sedangkan perdagangan tumbuh 5,32 persen, sebaliknya, sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 6,99 persen.
Perbedaan pertumbuhan tersebut menunjukkan variasi perkembangan aktivitas ekonomi pada masing-masing sektor usaha di Kabupaten Sampang.
Baca Juga : Pasien Antre di IGD, Relokasi RSMZ Sampang Rp315 Miliar dan Komitmen Bupati Sampang Belum Jelas.
Pemerhati Kebijakan Publik, Agus Sugito, menyoroti data kemiskinan dan ketenagakerjaan Kabupaten Sampang, ia meminta pemerintah daerah menjadikan indikator tersebut sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi pemerintah tidak boleh hanya bangga dengan angka pertumbuhan, ketika kemiskinan masih berada di kisaran 20 persen dan jumlah penganggur justru bertambah, itu menunjukkan masih ada persoalan mendasar yang harus diselesaikan,” ujar Agus Sugito.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan dampak kebijakan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dan penurunan jumlah penduduk miskin.
“Pertanyaannya sederhana, berapa banyak masyarakat yang berhasil keluar dari kemiskinan? Berapa tenaga kerja lokal yang terserap? Berapa besar peningkatan pendapatan masyarakat? Jangan sampai pembangunan hanya terlihat dalam laporan dan angka statistik, sementara masyarakat masih menghadapi persoalan ekonomi yang sama,” tegasnya.
Agus juga meminta keterbukaan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan, termasuk program pemberdayaan ekonomi, pelatihan tenaga kerja, dan bantuan sosial.
Baca Juga : AGN Signature Tetap Buka meski Izin Belum Lengkap, Satpol PP Sampang Baru Sebatas Teguran
“Setiap program pemerintah harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, jangan hanya menyampaikan besarnya anggaran dan banyaknya kegiatan, publik berhak mengetahui hasilnya, siapa yang menerima manfaat, dan berapa banyak masyarakat yang benar-benar mengalami perubahan kesejahteraan,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah menyampaikan data capaian program secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Data kemiskinan dan ketenagakerjaan tersebut menjadi bagian dari indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program pembangunan daerah.
Informasi mengenai alokasi anggaran, realisasi program, penerima manfaat, penyerapan tenaga kerja, dan perkembangan kesejahteraan masyarakat menjadi materi yang perlu dijelaskan oleh organisasi perangkat daerah terkait.
Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan DPMPTSP merupakan sejumlah instansi yang memiliki data terkait perencanaan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan, serta realisasi investasi di Kabupaten Sampang.
