Cirebon, Simak.co.id – Pengelolaan anggaran yang transparan, pengawasan yang optimal, serta integritas aparatur menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Pemerintah Kota Cirebon melalui kehadiran Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.
Kegiatan tersebut dihadiri bersama Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, serta Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman.
Rakor ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan sejumlah lembaga terkait, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kegiatan tersebut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kolaborasi lintas lembaga tersebut diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mengingatkan seluruh kepala daerah agar memperketat pengawasan pengelolaan anggaran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban.
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan sosialisasi maupun kepatuhan terhadap prosedur administratif. Lebih dari itu, diperlukan integritas yang kuat serta keteladanan pimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ia menekankan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis dalam membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas di lingkungan birokrasi.
Baca Juga : Memayu Buyut Trusmi Digelar Besok, Jalur Plered–Tengah Tani Direkayasa! Pengendara Diminta Waspada
Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam setiap pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, hingga hubungan profesional dengan aparat penegak hukum.
“Kalau kita sudah punya integritas, sebenarnya semuanya selesai. Orang yang punya integritas akan terus belajar, memperbarui kemampuan diri, bagaimana mengelola keuangan, dan menjaga hubungan profesional dengan aparat penegak hukum,” tegas Wiyagus.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa pemerintahan yang bersih tidak semata-mata diukur dari tertibnya administrasi, tetapi juga dari komitmen moral, profesionalitas, serta keberanian aparatur dalam menjaga amanah publik.
Melalui penguatan koordinasi dan pengawasan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon diharapkan semakin konsisten membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Sebab, kepercayaan publik terhadap pemerintah hanya dapat tumbuh ketika setiap kewenangan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan setiap rupiah anggaran dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.
