PADANG, SIMAK.CO.ID – Program unggulan Pemerintah Kota Padang di bidang pendidikan, yakni Program Padang Juara, mendadak menjadi pusat perhatian publik setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi melayangkan sorotan tajam terhadap realisasi anggaran daerah.
Sorotan utama bermula dari temuan BPK terkait realisasi belanja bantuan sosial untuk penyediaan seragam sekolah dan Lembar Kreativitas Siswa (LKS) senilai Rp6.194.435.600 pada Tahun Anggaran 2025 yang dinilai belum dapat diyakini kewajarannya.
Temuan krusial tersebut tertuang secara rinci dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025 yang kini menjadi diskursus hangat di tengah masyarakat.
Berdasarkan dokumen pemeriksaan yang dihimpun redaksi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang tercatat menganggarkan belanja bantuan sosial yang fantastis mencapai Rp21,66 miliar sepanjang tahun 2025 lalu.
Dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan tersebut, realisasi penyerapan dana berhasil menyentuh angka Rp17,94 miliar atau merepresentasikan sekitar 82,85 persen dari keseluruhan alokasi.
Di dalam gelontoran dana besar tersebut, terdapat pos khusus untuk belanja penyediaan seragam sekolah serta LKS yang nilainya menembus angka lebih dari Rp6,19 miliar rupiah.
Namun, alih-alih berjalan mulus tanpa hambatan, pelaksanaan pengadaan barang penunjang pendidikan ini justru menyimpan sejumlah persoalan administratif yang dinilai cukup mendasar oleh lembaga pemeriksa keuangan negara.
Baca Juga : Pengadaan Booth Ekraf Kota Tua Padang Rp340 Juta Disorot, Publik Tuntut Penjelasan Resmi Pengelolaan Aset
Salah satu temuan paling mencolok yang diungkap oleh BPK adalah mekanisme pengadaan yang disinyalir tidak melalui proses prosedural standar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih mengejutkannya lagi, tim pemeriksa BPK sama sekali tidak menemukan adanya dokumen kontrak maupun Surat Perintah Kerja (SPK) formal antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak penyedia barang.
Kondisi administratif yang rapuh ini secara otomatis menimbulkan tanda tanya besar mengenai apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pekerjaan serta bagaimana mekanisme pengendalian penggunaan uang negara tersebut.
Dalam setiap kegiatan yang dibiayai oleh anggaran publik, keberadaan dokumen kontrak dan perjanjian kerja merupakan instrumen mutlak untuk memastikan seluruh rangkaian pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Tidak hanya berhenti pada ketiadaan dokumen kontrak, BPK turut mencatat adanya pergeseran data penerima bantuan yang dinilai sangat janggal dalam proses perencanaan hingga penyaluran di lapangan.
Data awal yang mulanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara mendadak berubah menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tanpa validasi yang kuat.
Berdasarkan uraian temuan pemeriksaan, perubahan basis data krusial tersebut sama sekali tidak didukung oleh dokumentasi pendukung maupun rumusan perhitungan teknis yang memadai dari instansi terkait.
Baca Juga : Skandal Tambang Emas Tanpa Izin di Pasaman: ISMAHI Minta Aparat Sikat Pemodal hingga Oknum Beking
Persoalan validitas data ini menjadi sangat penting untuk diklarifikasi segera, mengingat ketepatan sasaran merupakan kunci utama agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh siswa yang berhak.
Tanpa adanya dokumentasi pendukung yang transparan, publik tentu berhak mendesak penjelasan resmi mengenai bagaimana kuota penerima ditetapkan dan apa dasar rasional di balik perubahan data tersebut.
Persoalan lain yang tidak kalah menggelitik dalam temuan BPK adalah adanya indikasi bahwa sebagian pekerjaan penyediaan seragam sekolah justru disubkontrakkan kepada pihak ketiga yang lain.
Ironisnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang disebut-sebut tidak memiliki pegangan data yang lengkap, baik mengenai jumlah maupun identitas asli dari pihak penyedia yang ikut terlibat dalam rantai pekerjaan.
Situasi semacam ini tentu memicu keraguan mendalam dari berbagai kalangan mengenai efektivitas fungsi pengawasan internal, pembagian tanggung jawab, serta komitmen pemerintah daerah menjaga kualitas barang.
Melihat rentetan permasalahan yang cukup kompleks tersebut, BPK secara tegas menyimpulkan bahwa realisasi belanja bantuan sosial seragam dan LKS Tahun Anggaran 2025 belum bisa diyakini tingkat kewajarannya.
Sebagai langkah korektif, BPK lantas merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Padang agar segera menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan tersebut sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Baca Juga : Residivis Juru Parkir Tak Berkutik! Tim Klewang Polresta Padang Ringkus Pelaku Pencurian Ponsel
Menyikapi dinamika ini, tim redaksi memandang bahwa pihak eksekutif di tingkat kota perlu segera memberikan penjelasan yang transparan, terbuka, dan komprehensif kepada masyarakat luas.
Klarifikasi dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan guna meredam spekulasi publik, sekaligus memaparkan langkah konkrit perbaikan administrasi, evaluasi pengadaan, hingga penguatan pengawasan penyedia.
Kendati demikian, perlu digarisbawahi bahwa temuan awal dari lembaga pemeriksa ini tidak serta-merta dapat dijadikan dasar mutlak untuk membuktikan adanya unsur tindak pidana korupsi secara hukum.
Segala bentuk penilaian dan kesimpulan akhir tetap harus berpijak pada kelengkapan dokumen otentik, hasil pemeriksaan lanjutan, serta proses hukum formal jika memang ditemukan adanya pelanggaran nyata.
Hingga berita ini diturunkan berdasarkan informasi terakhir yang masuk ke meja redaksi, tanggapan resmi dari Wali Kota Padang maupun Kepala Dinas Pendidikan belum berhasil diperoleh.
Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip jurnalisme yang berimbang, media senantiasa membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait demi kejelasan informasi publik.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran sektor pendidikan merupakan tolok ukur utama dari integritas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan melayani masyarakat secara adil serta akuntabel. (AM)
